Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 56
Judul JK Sentil Menaker di Markas PKB soal Upah Minimum yang Tuai Kritik
Nama Media kompas.tv
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/238097/jk-sentil-menaker-di-markas-
pkb-soal-upah-minimum-yang-tuai-kritik
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-03 06:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Wakil Presiden RI periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) menyinggung banyaknya kritik terhadap
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar PKB dalam
rangka Halaqah 1 abad NU dengan tajuk 'Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi
Nahdliyin', di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).
JK SENTIL MENAKER DI MARKAS PKB SOAL UPAH MINIMUM YANG TUAI KRITIK
Wakil Presiden RI periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) menyinggung banyaknya kritik terhadap
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar PKB dalam rangka
Halaqah 1 abad NU dengan tajuk 'Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi
Nahdliyin', di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).
Kebijakan ini, kata dia, juga menjadi sentilan bagi partai politik Ida berasal, yakni Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurutnya, Ida sebagai kader PKB seharusnya dapat mendukung kabinet sekaligus bisa
berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
"Kebijakan pemerintah sangat penting, ya di antara lain PKB. Fraksi PKB harus bisa menetapkan
kebijakan untuk membuat UKM lebih meningkat lagi, bagaimana menteri PKB yang ada di kabinet
mendukung itu," kata JK.
lebih lanjut, JK menilai kritikan tersebut sangat beralasan mengingat kebijakan UMP ini dinilai
merugikan para buruh.
Mengingat, menurut pendapatnya, kebijakan ini hanya mempertimbangkan inflasi tanpa
memikirkan pertumbuhan ekonomi.
55
