Page 60 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Judul Turunan Cipta Kerja Tetap Berlaku
Nama Media Galamedia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-12-03 05:58:00
Ukuran 209x165mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 29.260.000

News Value Rp 146.300.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan dinyatakan masih berlakunya UU
Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu,
seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun
yang dibatalkan oleh MK Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada
saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karenanya, saya kembali meminta
kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang
harus diimplementasikan oleh pengusaha

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita optimistis dengan mengatasi jurang
kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang
berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja Ujungnya, tentu kembali pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat

positive - Rodiyah Tangwun (Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes)) Dimulai
dari tahap yang mana. Kalau pendapat saya, dari awal, yaitu dari perencanaan, lalu penyusunan,
pembahasan, dan pengesahan

negative - Rodiyah Tangwun (Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes)) Jangan
lupa, ini adalah waktu yang oepat, waktu yang tidak bisa dikompromi bahwa lata hanya punya
waktu 2 tahun

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengaturan pengupahan saat ini
masih meng gunakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kepada kepala
daerah untuk mengikuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.

59