Page 61 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 61
TURUNAN CIPTA KERJA TETAP BERLAKU
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengaturan pengupahan saat ini
masih meng gunakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta kepada kepala
daerah untuk mengikuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan
sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK Atas dasar itu,
berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini, termasuk pengaturan tentang
pengupahan masih tetap berlaku," ujar Menaker Ida dalam pernyataan yang diterima di Jakarta,
Kamis (2/12).
Menaker mengatakan, aturan terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta
Kerja telah diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan. Karena itu, proses
pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini masih harus mengacu pada aturan tersebut,
begitu juga dengan terkait pengupahan.
"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para kepala daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga
terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha," ujar
Ida.
Ia mengatakan, upah minimum adalah instrumen jaring pengaman bagi pekerja yang tidak boleh
dibayarkan di bawah nilai minimum yang berlaku pada satu wilayah. Upah minimum juga hanya
berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan.
Formula dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
berdasarkan PP N0.36 Tahun 2021, kata Ida, ditujukan agar kesenjangan upah antar-wilayah
tidak semakin melebar.
"Kita optimistis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim
investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata
Ida.
Tahap awal
Sementara itu, Pakar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) Rodiyah Tangwun
menyarankan kepada Pemerintah dan DPR RI agar memulai perbaikan Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari tahap awal.
"Dimulai dari tahap yang mana. Kalau pendapat saya, dari awal, yaitu dari perencanaan, lalu
penyusunan, pembahasan, dan pengesahan," ujar Rodiyah Tangwun, saat menjadi narasumber
we-binar nasional bertajuk "Ihwal Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Pengujian Undang-
Undang Cipta Kerja" yang disiarkan langsung di kanal YouTubeAPTl IN-HAN OFFICIAL, kemarin.
Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum
Administrasi Negara (APHTN-HAN), Rodiyah juga mengingatkan agar proses perbaikan UU Cipta
Kerja melibatkan partisipasi masyarakat.
60
