Page 74 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 74
"Tapi faktanya, banyak upah minimum menjadi lan-dasan upah tertinggi," kata Ketua Umum
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASB1) Nining Eli tos dalam acara Satu Meja The Forum
bertajuk "Buruh Menjerit di Tengah Covid" yang disiarkan Kompas TV, Rabu (1/12/2021) malam.
Diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Kompas Budiman Tanuredjo itu diikuti narasumber
lainnya, yakni Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani; Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari; pakar perburuhan dari Universitas Gadjah
Mada, Nabiyla Risfa Izzati; dan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melki Laka
Lena.
Nining menuturkan, kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 persen memang menunjukkan kenaikan
secara angka, tetapi tidak secara riil. "Coba lihat trend pascareformasi. Justru upah landai ke
bawah, bukan lagi bagaimana peningkatan. Bayangkan pekerja harus memberikan kontribusi
terhadap pengusaha dan pemerintah," ujarnya.
Keterbukaan
Nining meminta harus ada keterbukaan dari berbagai pemangku kepentingan dalam
pengambilan keputusan. KASBI melihat, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015
sampai PP No 36/2021, keduanya tentang pengupahan, pemerintah tidak lagi mengedepankan
peningkatan kesejahteraan kaum buruh.
Dita Indah Sari menuturkan, pemerintah berharap dengan situasi upah minimum baru ini, baik
buruh maupun pengusaha dapat memperkuat bipartit. Sebab, menurut Dita, upah minimum itu
safety net. Sesuai PP No 36 Tahun 2021, perusahaan tidak boleh membayarkan upah minimum
kepada pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun.
"Kecuali, kalau perusahaannya bangkrut, itu lain cerita. Dalam keadaan perusahaan baik, harus
bayar di atas upah minimum. Ini warning kami ke dunia usaha," kata Dita.
Hariyadi B Sukamdani dari Apindo mengatakan, negara harus melihat masih banyak pekerja
tidak terserap karena tidak ada lapangan pekerjaan. "Ini masalah besar. Kalau kembali seperti
ini (soal upah minimum), terus aja debat kusir," ujar Hariyadi.
Nabiyla Risfa Izzati menuturkan, harus diakui dari sekian banyak kebijakan pengupahan,
enforcement di lapangan masih nol besar. Alhasil, sangat penting bagi pekerja untuk
memperjuangkan upah minimum dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.
(C ANTO SAPTOWALYONO)
73
