Page 77 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 77
Dari sejumlah daerah sentra industri di Jawa tersebut, Jawa Tengah dan Jawa Timur menetapkan
upah terendah, yakni di bawah Rp 3 juta per bulan. Upah murah ini diharapkan bisa mei\jadi
daya tarik investor untuk membenamkan investasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia Adi
Mahfudz Wiihaci mengaku optimistis bahwa kebyakan pengupahan yang berlaku saat ini bisa
berdampak pada meningkatnya investasi, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun
penanaman modal dalam negeri (PMDN). "Kepastian upah buruh menjadi sangat penting, bila
dilakukan sesuai regulasi," ujar Adi, Kamis (2/12)
Apalagi, wilayah seperti Jawa Tengah memiliki potensi besar sebagai sentra industri masa depan,
terutama Batang dan Kendal. Bahkan, industri di dua wilayah ini terus berkembang dan saat ini
menyerap lebih dari 27.000 pekerja
Penetapan upah 2022 merupakan hasil dari Undang-Undang (UU) Nomor 11/ 2021 tentang Cipta
Kerja. UU ini adalah omnibus la w, menyapu bersih banyak aturan yang menghambat investasi.
Hanya saja, UU ini saat ini cacat formil sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK
memberikan waktu dua tahun untuk perbaikan. Kondisi ini rawan mencuatkan protes karena
tidak adanya kepastian. Upah murah memang bisa menjadi salah satu daya tarik investasi,
namun kepastian juga dibutuhkan investor.
Ekonom Universitas Indonesia Teuku Riefky menyebut, upah murah di Jawa Tengah terutama
memang bisa menarik bagi investor untuk masuk. Upah dan produktivitas rendah hingga kini
menjadi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia
Kata Riefky, di level global, Indonesia dinilai mahal ongkos memperkerjakan, ongkos
memberhentikan, dan ongkos pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Ini pula yang membuat industri dalam negeri kurang kompetitif. "Padahal investasi asing sangat
diperlukan, untuk kemudian mendorong adanya transfer teknologi, meningkatkan knowledge,
skil buruh," kata Riefky kepada Kontan, Kamis (2/12).
Riefky mengingatkan upah murah hanya satu aspek untuk mengundang investor. Aspek lain
yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kemudahan proses
hukum.
Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho sepakat kalau investor tak melulu melihat upah
murah. Ada pertimbangan lain untuk memastikan investasi. "Misalnya ketersediaan infrastruktur,
kemudahan izin berusaha, dan soal kemampuan daerah dalam memberantas pungutan liar
(pungli) yang membuat ekonomi biaya tinggi bagi investor," ujar dia
Sementara Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai, penetapan upah buruh yang rendah belum berart i daerah bisa menarik bagi investor.
Timboel mengingatkan, penetapan upah yang rendah akan berimbas pada kemampuan daya
beli masyarakat yang menurun. Alhasil, investor tentu juga akan mempertimbangkan daya beli
masyarakat dalam melakukan ekspansi bisnis mereka. "Kalau daya beli masyarakat rendah
bagaimana barang dan jasa yang diproduksi investor akan dikonsumsi?," ujarnya.
Daya beli yang rendah sebagai efek upah murah, kata Timboel bisa menyebabkan barang dan
jasa yang diproduksi investor kurang laku.
Menurutnya, investor masuk ke Indonesia karena melihat pasar besar. "Jumlah penduduk yang
besar yang disasar, faktor upah rendah tidak terlalu penting," kata dia
76

