Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 80
Pasalnya, jika hal itu dibiarkan terjadi maka akan terjadi kerugian besar yang dialami oleh
sejumlah perusahaan yang ada di Banten, karena jangankan lima hari, satu hari saja mereka
mogok kerja kerugiannya sangat besar.
"Berdampak pasti tinggal pemerintah berani atau tidak, apakah memang negara ini mau diobok-
obok dengan cara berkuasa buruh," kata Ketua Apindo Banten Edi Mursalim saat dikonfirmasi,
Kamis (2/12/2021).
Padahal menurut Edi, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 yang telah
ditetapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim sudah sesuai dengan aturan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Pertauran dibuat tinggal dijalankan masih ngambek juga. Ambil aja sekalian pabriknya di negara
ini. Ya kan," katanya.
Dia mengaku perusahaan tidak akan mampu merealisasikan tuntutan buruh kenaikan UMK 5,4
persen. Karena pendapatan perusahaan sedang menurun akibat dampak iklim ekonomi
Indonesia. Apindo tetap akan berpatokan terhadap PP Nomor 36 tahun 2021.
"Minta 5,4 persen mah boleh aja, buruh mau ngambil saham perusahaan juga boleh kalau berani
bayar," katanya.
Dia mengatakan, semestinya yang harus menjadi sorotan buruh yakni masih ada perusahaan-
perusahaan yang membayar upah dibawah upah minimum sehingga banyak buruh yang
menderita.
"Itu yang harus digarap buruh masih ratusan buruh menderita karena upahnya dibawah
minimum. Harus direalisasikan jangan menuntut besar terus," katanya. (*).
79
