Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

UU CIPTA KERJA BERLAKU, PENGATURAN PENGUPAHAN TETAP BERLAKU

Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyebutkan masih berlakunya UU Cipta Kerja,
sebagaimana disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Maka, seluruh materi, substansi, serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan MK.

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," jelas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Dikemukakannya, peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan, yang menjadi mandat UU
Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses
pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini, harus tunduk pada aturan itu, tidak terkecuali
mengenai pengupahan.

"Karenanya, saya kembali minta pada semua pihak khususnya para Kepala Daerah, untuk
mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan, dalam PP itu tidak hanya mengatur tentang UM saja. Tapi, juga terkandung
aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan pengusaha," tutur Menaker.

Lebih lanjut, dia menerangkan, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring
pengaman bagi pekerja/buruh, yang tidak boleh dibayarkan upah/ gajinya di bawah nilai UM,
yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
maksimal 12 bulan.

Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya.
Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dengan catatan rata-
rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi "Atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi," ujarnya.

Dalam penetapan UMK, lanjutnya, Gubernur dapat minta pertimbangan Dewan Pengupahan
Provinsi. UMK ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat
tidak terpenuhi, maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021, ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak makin melebar. "Kita optimis
dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia
usaha kian bergairah," ujarnya. Akhirnya, berdampak pada penciptaan dan perluasan
kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menaker juga menegaskan mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan
berkomitmen, dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
(SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan SUSU.

Sedangkan, Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di
bidang pengupahan. "Saya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas
Ketenagakerjaan, siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta penerapan
SUSU," kata Menaker.

Jika ditemukan pelanggaran, ujarnya, akan diminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. "Mari kita bersama-
sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan," ucapnya.***.

81