Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 85

Judul               Keputusan MK tentang UU Cipta Kerja Tak Pengaruhi Kebijakan
                                    Pengupahan
                Nama Media          harianbhirawa.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.harianbhirawa.co.id/keputusan-mk-tentang-uu-cipta-
                                    kerja-tak-pengaruhi-kebijakan-pengupahan/
                Jurnalis            Helmi Supriyatno
                Tanggal             2021-12-02 23:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja yang harus direvisi dalam jangka
              waktu 2 tahun lagi, tidak merubah kebijakan Pengupahan saat ini. Artinya, seluruh materi dan
              substansi serta aturan, sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan
              oleh MK.


              KEPUTUSAN MK TENTANG UU CIPTA KERJA TAK PENGARUHI KEBIJAKAN
              PENGUPAHAN

              Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja yang harus direvisi dalam jangka
              waktu 2 tahun lagi, tidak merubah kebijakan Pengupahan saat ini. Artinya, seluruh materi dan
              substansi serta aturan, sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan
              oleh MK.

              “Atas  dasar  itu,  berbagai  peraturan  pelaksana  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  ada,  termasuk
              pengaturan tentang Pengupahan, masih tetap berlaku,” papar Menaker Ida Fauziyah lewat siaran
              pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (2/12/21).

              Menaker  menegaskan,  bahwa  peraturan  pelaksanaan  klaster  ketenagakerjaan  yang  menjadi
              mandat UU Cipta Kerja, telah selesai dan diterbitkn sebelum putusan MK, diumumkn Alhasil,
              prose pengambilan kebijakan Ketenaga kerjaan saat ini, harus tunduk pada aturan tersebut.
              Tidak terkecuali mengenai pengupahan.

              “Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak, khususnya para Kepala Daerah,
              untuk  mengikuti  ketentuan  pengupahan.  Sebagaimana  diatur  dalam  PP  36/2021.  Saya  juga
              mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang Upah Minimum (UM)
              saja. Tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yng harus di-implementasikn oleh
              pengusaha,” jelas Menaker Ida.




                                                           84
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90