Page 87 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 87
Dikatakan, terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh
yang tidak boleh dibayarkan upah/gaji nya dibawah UM yang berlaku pada suatu wilayah. UM
juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan.
Dalam pelaksanaan nyaman, UM tingkat provinsi (UMP), diterapkan oleh Gubernur setiap tahun
nya. Gubernur juga dapat menetap kan UM Kabupaten/Kota (UMK). Dengan catatan rata-rata
pertumbuhan ekonomi Kabupoaten/Kota dalam 3 bulan terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi provinsi. Atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yng bersangkutan, selama 3 tahun terakhir, selalu positif dan lebih tinggi dari
provinsi.
Dikatakan, dalam penetapan UMK, Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan
Provinsi. UMK tersebut ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat ini tidak terpenuhi,
maka Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
“Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan UM antar wilayahan baik
antar provinsi maupun antar Kabupaten/Kota, tidak semakin melebar. Kita optimis, dengan
mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit. Iklim investasi dan dunia usaha,
kian bergairah. Yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerjadan, tentu
kembali pada peningkata kesejahteraan masyarakat,” papar nya.
Ditegaskan, bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas Ketenagakerjaan, ber komitmen
dalam mengawal pelaksanaan UM 2020, maupun penerapan Struktur Skala Upah (SUSU) di
perusahaan. Mediator akan membantu serta mem-fasilitasi penyusunan SUSU. Sedangkan
Pengawas, harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum. Khususnya di bidang
pengupahan.
“Saya telah mengintruksikan agar Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan, untuk siap siaga
membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022. Serta penerapan SUSU. Jika ditemukan
pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah, untuk ikut tegas dalam menindak lanjuti hasil
pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan di daerah. Mari, kita bersama-sama ciptakan ekosistem
upah yang ber-keadilan,” ajak Menaker Ida. (ira).
86
