Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

ASA KESEJAHTERAAN BURUH DAN JURANG KEMISKINAN

Buruh masih menanti pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat menetapkan upah minimum
tahun depan yang menyejahterakan mereka. Meski didera panas dan hujan, mereka tetap
berunjuk rasa demi memperjuangkan upah minimum agar hidup buruh lebih sejahtera dan jauh
dari jurang kemiskinan.

"Tidak!!!," Yuyun (24) lantang berteriak di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Selasa
(30/11/2021). Bersama ribuan orang lain, dia berunjuk rasa dan enggan angkat kaki meski
diguyur hujan lebat. Yuyun tetap menjawab penuh semangat pertanyaan orator kepada peserta
aksi.

Salah satu pertanyaannya adalah apakah setuju jika penetapan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan? Regulasi
turunan UU Cipta Kerja itu dianggap menutup peluang buruh hidup sejahtera.

Demi memperjuangkan upahnya tahun depan, buruh asal Kabupaten Cianjur itu rela memacu
sepeda motornya ke Bandung. Jaraknya sekitar 65 kilometer ditempuh dalam dua jam
perjalanan. Berpanas-panasan di jalan, dia dan banyak buruh lain tiba saat Bandung tengah
diguyur hujan lebat. "Lebih baik begini daripada menderita selama setahun karena gagal
memperjuangkan upah naik," ujarnya.
Beban makin berat

Dua tahun bekerja di pabrik garmen, Yuyun bertahan dengan upah Rp 2,8 juta per bulan. Selama
pandemi Covid-19 melanda 1,5 tahun terakhir, beban hidupnya bukan semakin ringan. Biaya
membeli masker dan hand sanitizer, misalnya, sekitar Rp 150.000 per bulan. Ada lagi biaya kuota
internet untuk belajar daring anaknya Rp 50.000 per bulan.

"Belum lagi banyak kebutuhan pokok yang naik. Ujung-ujungnya buruh akan berutang dan hidup
semakin sengsara," ucapnya.

Beban itu berpotensi semakin berat karena gajinya terancam tidak naik tahun depan. Kalaupun
naik, nilainya tidak signifikan. Ibu dua anak itu berkaca pada penetapan upah minimum provinsi
(UMP) tahun 2022 Jabar yang naik 1,72 persen. Naik Rp 31.000 dari Rp 1,81 juta per bulan
menjadi Rp 1,84 juta per bulan.

UMP menjadi batas bawah dalam menetapkan UMK. Namun, sejumlah daerah terancam tidak
menaikkan UMK 2022. Keputusan ini ditetapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebelum
Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil.

Dengan pakaian basah kuyup karena hujan, Wawan (35), buruh asal Rancaekek, Kabupaten
Bandung, memilih bertahan di Gedung Sate hingga malam. Pulang ke rumah tanpa kepastian
kenaikan upah hanya membuatnya gelisah.

Gaji Wawan sebagai buruh pabrik tekstil di Kabupaten Bandung Rp 3,4 juta per bulan. Sudah
empat tahun ia bekerja di perusahaan itu. Penghasilan itu digunakan untuk beragam keperluan,
seperti cicilan rumah Rp 1,2 juta per bulan dan angsuran sepeda motor Rp 800.000 per bulan.
Sisanya Rp 1,4 juta digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama istri dan tiga
anaknya.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto
mengatakan, tidak ada alasan UMK 2022 tidak naik. "Ekonomi Indonesia (triwulan 11-2021)
tumbuh 7,07 persen. Jabar juga tumbuh 6,13 persen. Jadi aneh kalau kenaikan upah buruh
sangat rendah, bahkan ada yang tidak naik," ujarnya.

69