Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 67

Judul               Menaker Ida Fauziyah Sebut Upah Minimum Provinsi Ditetapkan
                                    Gubernur
                Nama Media          beritakbb.pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-963146960/menaker-
                                    ida-fauziyah-sebut-upah-minimum-provinsi-ditetapkan-gubernur
                Jurnalis            Ade Bayu Indra
                Tanggal             2021-12-03 05:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan dinyatakan masih berlakunya UU
              Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang
              lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal
              pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang
              telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Oleh  karenanya,  saya  kembali  meminta
              kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan
              sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak
              hanya mengatur tentang UM saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang
              harus diimplementasikan oleh pengusaha

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Formula  UMP  dan  UMK  pada  PP  36/2021
              ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar Provinsi maupun antar
              Kabupaten/Kota tidak semakin melebar. Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini,
              daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada
              penciptaan  dan  perluasan  kesempatan  kerja.  Ujungnya,  tentu  kembali  pada  peningkatan
              kesejahteraan masyarakat



              MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT UPAH MINIMUM PROVINSI DITETAPKAN
              GUBERNUR

              "Dengan  dinyatakan  masih  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  oleh  MK,  sebagaimana  yang  telah
              disampaikan  Bapak  Presiden  beberapa  waktu  yang  lalu,  seluruh  materi  dan  substansi  serta
              aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Atas dasar
              itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan
              tentang pengupahan masih tetap berlaku", ujar Menaker Ida melaui Siaran Pers Biro Humas
              Kemnaker, Kamis, 2 Desember 2021.


                                                           66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72