Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2019
P. 77
"Sekali lagi, memang tidak mudah. Tapi saya yakin dan optimistis bahwa SMK sudah
berada dalam jalur yang benar. Kita tinggal bekerja lebih keras lagi," jelas mantan
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini di depan awak media.
Dalam kesempatan yang sama Mendikbud menyatakan bahwa masyarakat dengan
pendidikan terakhir jenjang pendidikan dasar memang memiliki daya serap yang
tinggi; tercatat tingkat penganggurannya di tahun 2018 hanya 2,67 persen. Namun,
tenaga kerja yang lulus dari Sekolah Dasar (SD) ataupun Sekolah Menengah
Pertama (SMP) ini tergolong tidak produktif. Dan hal tersebut dapat menjadi
ancaman pada saat Indonesia memasuki masa bonus demografi.
"Kita tidak hanya menyiapkan orang untuk bekerja tetapi juga lapangan pekerjaan
yang memberikan share terhadap pendapatan nasional karena kalau tidak bisa
memberikan share terhadap pendapatan nasional yang bagus maka kita tidak
mampu berkompetisi," tutur Muhadjir.
Sementara itu, Kepala Bappenas sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (Menteri PPN), Bambang Brodjonegoro menjelaskan pentingnya sinergisitas
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
lulusan SMK. Pemerintah daerah perlu memperhatikan angka pengangguran terbuka
di daerahnya masing-masing. Karena pengelolaan pendidikan tingkat umum dan
vokasi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Jadi Mendikbud memang bisa melakukan supervisi, berusaha memperbaiki tapi
kewenangan sehari-hari memang ada di level pemerintahan provinsi," terang
Menteri PPN.
Ditambahkan Bambang, tugas Kemendikbud adalah memperkecil tenaga kerja
lulusan SD dan SMP. Tantangan Indonesia saat ini adalah melipatgandakan
pendapatan nasional agar masuk ke dalam golongan negara maju.
"Agar tidak terjebak dalam middle income trap 'kan tenaga kerjanya harus yang
bukan hanya mendapatkan pekerjaan. Melainkan juga betul-betul cocok dengan
pekerjaan itu dan memang punya nilai tambah pendapatan yang cukup bagus untuk
investasi nasional kita. Inilah pekerjaan kita yang cukup berat. Tetapi saya kira ini
adalah pilihan strategi yang bagus," ujar Mendikbud.
Produktivitas Angkatan Kerja Nasional Terkait peningkatan produktivitas tenaga
kerja, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, menyampaikan bahwa ada
beberapa hal yang sudah pemerintah lakukan, yaitu dengan memperkuat akses dan
mutu untuk pelatihan vokasi ( vocational training ). Salah satunya dengan kebijakan
yang disebut sebagai triple skill.
Sasaran program ini berbeda-beda, antara lain yang pertama ditujukan untuk orang
yang tidak punya keterampilan dimasukkan ke dalam program sehingga mereka
punya keterampilan. Kemudian Orang yang sudah punya keterampilan dimasukkan
Page 76 of 95.
