Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 137

"Dalam catatan kami ada total 3 juta pekerja yang di-PHK, dirumahkan, dan ada juga migran
              yang dipulangkan atau gagal berangkat," kata Haiyani, Sabtu (4/7/2020).


              Dia menambahkan Kementerian telah menjalankan enam kebijakan untuk mencegah masalah
              ketenagakerjaan  terjadi  berlarut-larut.  Pertama, Menteri  Ketenagakerjaan  telah  merilis  surat
              edaran terkait perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha.

              Kedua,  pihaknya  melarang  dan  menghentikan  sementara  tenaga  kerja  dari  China  serta
              pelarangan  sementara  orang  masuk  ke  Indonesia  selama  masa  pembatasan  sosial  berskala
              besar.  Ketiga,  menghentikan  sementara  pekerja  migran  Indonesia  ke  negara-negara
              penempatan.

              Selanjutnya, Keempat, Kemenaker mengeluarkan surat edaran pembayaran tunjangan THR dan
              keagamaan. Dalam beleid itu dirincikan mekanisme pembayaran jaminan hak-hak pekerja.

              Kelima, imbuhnya, adanya relaksasi BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan terakhir, Menteri disebut
              telah merilis surat edaran jaminan kecelakaan kerja dalam kasus Covid-19.


              Sementara  itu,  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani
              mengatakan  jumlah  pekerja  terdampak  Covid-19  yang  dihimpun  Kemenaker  jauh  berbeda
              dengan data asosiasi. Tercatat, total pekerja terimbas wabah sudah mencapai lebih dari 6 juta.

              Pemerinciannya, 430 pekerja berasal dari sektor usaha hotel, restoran sebanyak 1 juta orang,
              tekstil 2,1 juta orang, sepatu 500 ribu orang, retail 400 ribu orang, farmasi 200 ribu orang dan
              sektor transportasi 1,4 juta orang. Adapun, jumlah ini bisa bertambah seandainya pemerintah
              tidak signifikan mengambil kebijakan.

              "Yang harus dilakukan, pemerintah harus melakukan kalibrasi regulasi, menata ulang peraturan,
              itu yang paling utama," tutur Hariyadi..




































                                                           136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142