Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 148
"Anggaran pelaksanaan program ini, kan besar. Ada Rp20 triliun. Sudah seharusnya program
ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," kata dia di Jakarta, Sabtu (4/7).
Untuk melanjutkan program ini, evaluasi jadi keniscayaan untuk terus dilakukan. Itu dilakukan
agar kelak program unggulan Presiden Jokowi tersebut benar bisa mengantarkan para calon
pekerja pada dunianya.
Jika perlu, kata dia, evaluasi tersebut melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk
mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program kartu
prakerja. Karena program unggulan, tentu harus sesuai harapan dan ekpektasi presiden, yaitu
memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan
terutama para pekerja korban PHK.
"Dalam melakukan evaluasi terhadap program kartu prakerja, pemerintah diharapkan
melibatkan berbagai pihak terkait. Setidaknya, pemerintah dapat melibatkan para pengusaha,
organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka yang dinilai memahami
persoalan pelatihan kerja," jelasnya.
Kartu Prakerja Dihentikan Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto angkat suara terkait dengan penghentian sementara Program Kartu Prakerja. Dia
mengatakan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki tata kelola di dalam proses penjaringan
peserta dari kartu prakerja.
Airlangga menyadari selama tiga bulan berjalan, permintaan untuk program kartu prakerja telah
mencapai 10,4 juta. Sementara data yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan
terverifikasi 1,8 juta, dan belum terverifikasi 1,2 juta. Sedangkan yang mengaku terkena PHK
dan dirumahkan mencapai 10 juta lebih.
"Sehingga tentu ini harus ditata secara baik dan salah satunya tentu memperbaiki regulasi yang
sebelumnya bukan untuk pandemi covid disesuaikan untuk pandemi covid," kata Airlangga
dalam web dinar dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memang telah meminta bantuan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadsan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
untuk pendampingan. Hal itu sudah diantisipasi jika memang sewaktu-waktu terjadi hal yang
menyimpang. (*).
147
