Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 143

Judul              Perusahaan Lakukan PHK karena Force Majeure? Ini Hak Karyawan
                 Nama Media         tempo.co

                 Newstrend          Dampak Virus Corona
                 Halaman/URL        https://bisnis.tempo.co/read/1361184/perusahaan-lakukan-phk-
                                    karena-force-majeure-ini-hak-karyawan
                 Jurnalis           Reporter:
                 Tanggal            2020-07-04 14:15:00
                 Ukuran             0

                 Warna              Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan            Korporasi
                 Sentimen           Positif

              Narasumber

              negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
              Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Kondisi kahar merupakan keadaan ketika
              perusahaan sama sekali tidak mampu melanjutkan kerja sama karena kerugian yang dialami

              neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
              Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan) Sedangkan saat ini belum ada kebijakan
              force majeure tersebut



              Ringkasan

              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja
              Kementerian     Ketenagakerjaan    Haiyani   Rumondang      mengatakan     karyawan    harus
              mempertanyakan  sejumlah  informasi  dan  hak-hak  yang  didapat  saat  perusahaan  hendak
              melakukan pemutusan hubungan kerja (  PHK  ) karena alasan  force majeure  alias keadaan
              kahar.



              PERUSAHAAN LAKUKAN PHK KARENA FORCE MAJEURE? INI HAK KARYAWAN


              Jakarta  - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
              Kementerian     Ketenagakerjaan    Haiyani   Rumondang      mengatakan     karyawan    harus
              mempertanyakan  sejumlah  informasi  dan  hak-hak  yang  didapat  saat  perusahaan  hendak
              melakukan pemutusan hubungan kerja (  PHK  ) karena alasan  force majeure  alias keadaan
              kahar.

              Pertama,  karyawan  harus  meminta  perusahaan  membuktikan  bahwa  kondisi  yang  dialami
              manajemen benar-benar tergolong dalam situasi yang memaksa. "Kondisi kahar merupakan



                                                           142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148