Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 146
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang dalam diskusi virtual, Sabtu, 4
Juli 2020.
Untuk mencegah masalah ketenagakerjaan terjadi berlarut-larut, Haiyani menyatakan
Kementerian telah menjalankan enam kebijakan. Pertama, kata dia, Menteri Ketenagakerjaan
telah merilis surat edaran terkait perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha.
Kedua, Haiyani mengungkapkan pihaknya melarang dan menghentikan sementara tenaga kerja
dari Cina serta pelarangan sementara orang masuk ke Indonesia selama masa pembatasan
sosial berskala besar. Ketiga, Menteri Ketenagakerjaan menghentikan sementara pekerja migran
Indonesia ke negara-negara penempatan.
Selanjutnya, keempat, Kementerian mengeluarkan surat edaran pembayaran tunjangan THR
dan keagamaan. Dalam beleid itu dirincikan mekanisme pembayaran jaminan hak-hak pekerja.
Kelima, adanya relaksasi BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan terakhir, Menteri disebut telah
merilis surat edaran jaminan kecelakaan kerja dalam kasus Covid-19.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan jumlah
pekerja terdampak Covid-19 yang dihimpun Kementerian tidak sama dengan data asosiasi
pengusaha. Berdasarkan data yang ia ungkapkan, total pekerja terimbas wabah sudah mencapai
lebih dari 6 juta.
Secara rinci, 430 pekerja berasal dari sektor usaha hotel, restoran sebanyak 1 juta orang, tekstil
2,1 juta orang, sepatu 500 ribu orang, retail 400 ribu orang, farmasi 200 ribu orang dan sektor
transportasi 1,4 juta orang. Ia memungkinkan jumlah ini bisa bertambah seandainya pemerintah
tidak signifikan mengambil kebijakan.
"Yang harus dilakukan, pemerintah harus melakukan kalibrasi regulasi, menata ulang peraturan,
itu yang paling utama," tutur Hariyadi. Aturan mendatang, tutur Haryadi, mesti
mempertimbangkan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu menyentil masalah PHK, khususnya
sektor UMKM, dalam sidang Kabinet. "Jangan sudah PHK gede-gedean, duit se-rupiahpun belum
masuk ke stimulus ekonomi kita," kata Jokowi kepada para menterinya dalam video Sidang
Kabinet Paripurna, Kamis, 18 Juni 2020, yang diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden di
YouTube, Minggu, 28 Juni 2020.
Jokowi pun meminta usaha kecil menengah, perbankan, sampai industri manufaktur padat
karya segera diberi prioritas dalam program pemulihan ekonomi. Tujuannya agar tidak terjadi
PHK kerja di sektor usaha ini..
145
