Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

keadaan ketika perusahaan sama sekali tidak mampu melanjutkan kerja sama karena kerugian
yang dialami," ujar Haiyani dalam diskusi virtual, Sabtu, 4 Juli 2020.

Sesuai dengan Pasal 164 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan bisa melakukan
PHK karena force majeure apabila manajemen mencatatkan kerugian secara terus-menerus
dalam dua tahun terakhir. Karena itu, kata dia, pekerja harus memastikan apakah kerugian yang
dialami perusahaannya memang sudah terjadi sebelum Covid-19 atau selama Covid-19.

Bila terkait Covid-19, seharusnya kondisi perusahaan tidak tergolong kahar. Sebab, status kahar
harus diputuskan oleh pemerintah melalui kebijakan atau regulasi. "Sedangkan saat ini belum
ada kebijakan force majeure tersebut," tutur Haiyani.

Selanjutnya, ia mengungkap, perusahaan yang memecat karyawan karena situasi kahar mesti
tetap membayarkan kewajibannya. Hak-hak ini meliputi uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat lebih dari tiga juta pekerja
yang telah terimbas PHK, dirumahkan, serta migran yang dipulangkan atau gagal berangkat.
Dari jumlah itu, 308.221 orang terkena PHK. Kemudian, 1.058.000 orang dirumahkan dan
sisanya adalah migran.

Haiyani menjelaskan, sejatinya terdapat langkah-langkah alternatif untuk menghindari PHK di
perusahaan. Misalnya, manajemen dapat mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas,
memangkas shift kerja, serta membatasi atau menghapus kerja lembur.

Kemudian, manajemen dapat mengurangi jam kerja atau hari kerja, meliburkan karyawan
secara bergantian, tidak memperpanjang kontrak karyawan non-tetap, dan memberikan
pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat..

143