Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 187
akibat Covid-19 tapi sulit bergabung dalam program pelatihan. Pembahan payung hukum
pelaksanaan Kartu Prakerja menjadi salah satu opsi.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky,
mengatakan saat ini terdapat sekitar 1,3 juta pekerja terkena dampak Covid-19 yang kesulitan
mendaftar pelatihan Prakerja. Mereka teimasuk dalam daftar 1,7 juta pekerja terkena dampak
pandemi yang diusulkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai prioritas penerima pelatihan.
"Menurut Kementerian Tenaga Kerja, mereka kesulitan untuk mendaftar secara daring," ujarnya
kepada Tempo.
PUTAR AKAL MERANGKUL PEKERJA PRIORITAS
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tengah menimbang pelbagai cara untuk
membantu pekerja yang kehilangan pencarian ataupun mengalami penurunan pendapatan
akibat Covid-19 tapi sulit bergabung dalam program pelatihan. Pembahan payung hukum
pelaksanaan Kartu Prakerja menjadi salah satu opsi.
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky,
mengatakan saat ini terdapat sekitar 1,3 juta pekerja terkena dampak Covid-19 yang kesulitan
mendaftar pelatihan Prakerja. Mereka teimasuk dalam daftar 1,7 juta pekerja terkena dampak
pandemi yang diusulkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai prioritas penerima pelatihan.
"Menurut Kementerian Tenaga Kerja, mereka kesulitan untuk mendaftar secara daring," ujarnya
kepada Tempo.
Panji menuturkan Komite Cipta Kerja tengah mempertimbangkan untuk membuka pendaftaran
khusus di luar jaringan. Namun rencana tersebut terbentur Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dalam Pasal
10 ayat 2 peraturan itu ditentukan bahwa pendaftaran dilakukan secara dalam jaringan melalui
situs resmi Program Kartu Pra'kerja. "Jadi kalau daftar di luar jaringan harus ada perubahan
payung hukum," kata dia.
Sekretaris Komite Cipta Kerja, Susiwijono Moegi-arso, enggan menanggapi saat ditanya
mengenai rencana perubahan payung
Wartawan membuka website Kartu Prakerja di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta,
kemarin.
hukum tersebut. Dia menilai perkara ini termasuk kebijakan operasional yang ditangani
Manajemen Pelaksana. "Kebijakan Komite berdasarkan usul dari PMO (Manajemen Pelaksana),"
katanya.
Selain mempertimbangkan untuk mengubah aturan, pelaksana program mengandalkan kerja
sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan yang turut memverifikasi data 1,3 juta pekerja tersebut. "Kami meminta
bantuan untuk menghubungi mereka secara aktif," ujar Panji.
Kedua institusi tersebut dapat menggunakan saluran kontak yang sama saat mendata pekerja
agar lebih hemat biaya. Manajemen Pelaksana mengaku tak memiliki anggaran jika harus
186
