Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

merugikan keuangan negara, membiarkan praktik monopoli terjadi hingga adanya nuansa
konflik kepentingan.

Sederhananya, jika program ini tetap dipaksakan berjalan maka dapat melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat
enam argumentasi yang menjadi landasan laporan ini.

Apa saja argumentasinya?

Pertama, penempatan Program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi yang
selama ini diemban oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sedari awal ICW sudah
mempertanyakan dasar argumentasi pemerintah untuk menempatkan Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian sebagai pengampu Program Kartu Prakerja.

Sebab, berdasarkan tugas pokok dan fungsi, penyelenggaraan program ini lebih tepat diberikan
kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan menempatkan Kemenko Perekonomian sebagai pelaksana teknis program Kartu
Prakerja, timbul konflik peran secara internal karena fungsi pengawasan dan fungsi pelaksanaan
teknis menyatu pada satu Kementerian. Sehingga, ini dipandang sebagai malaadministrasi
karena melampaui wewenang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008.

Kedua, mekanisme Kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan mengandung konflik kepentingan.
Berdasarkan Pasal 27 PerMenKo Per 3/2020 sudah dijelaskan bahwa jangka waktu yang
dibutuhkan oleh Platform Digital dan Manajemen Pelaksana untuk melakukan proses kurasi
yakni paling lama 21 hari sampai akhirnya bisa ditetapkan sebagai lembaga pelatihan.

Namun faktanya, rentang waktu antara proses pendaftaran gelombang 1 sampai penutupan
hanya lima hari saja. Ketiga, perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan
platform digital dilakukan sebelum terbitnya Permenko 3/2020.

Kemudian?

Keempat, pemilihan platform digital tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa
pemerintah. Penunjukan Platform Digital sebagai mitra pemerintah tidak menggunakan
instrumen hukum yang jelas.

Bahkan, pemerintah juga tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya
kesempatan untuk menjadi mitra dalam Program Kartu Prakerja. Terbatasnya informasi
menggambarkan kesan bahwa pemerintah ingin menjauhkan informasi ini dari masyarakat.

Kelima, potensi konflik kepentingan platform digital. Berdasarkan hasil kajian ICW ditemukan
bahwa adanya peran ganda yang dilakukan oleh Platform Digital merangkap sebagai Lembaga
Pelatihan. Dari 850 pelatihan yang ICW identifikasi, sebanyak 137 pelatihan di antaranya
merupakan milik Lembaga Pelatihan yang juga merangkap sebagai Platform Digital.

Kajian KPK pun memperlihatkan hal serupa bahwa adanya konflik kepentingan yang timbul
karena dari delapan Platform Digital yang menjadi mitra, lima di antaranya bertindak sekaligus
sebagai Lembaga Pelatihan. Jika diperinci, dari 1.895 pelatihan yang tersedia, 250 pelatihan

190