Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Menteri yang berasal dari PKB itu memaparkan beberapa kebijakannya. Di hadapan peserta
forum ILO, ia menjelaskan langkahnya, pertama upaya mitigasi dampak pamdemik Covid-19 di
sektor ketenagakerjaan berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses).

Dijelaskan Ida bahwa kebijakan tersebut bertujuan membangun kembali kondisi pasar kerja
yang positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

Ida juga memaprkan kebijakan keduanya, dengan menyediakan program berupa insentif pajak
penghasilan, relaksasi pembayaran kredit.

Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

"Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah
memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam
kategori miskin dan rentan," ujarnya.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi
pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah, kata Ida telah memberikan insentif pelatihan dengan target pada tahun ini
sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat. Saat ini yang telah terealisasi mendapatkan manfaat
dari program Kartu Prakerja sebanyak lebih dari 680 ribu. Sebagian besar penerima manfaat
Kartu Prakerja adalah mereka yang telah di-PHK.

"Seluruh pelatihan dilakukan dengan metode online. Dalam jangka waktu dekat akan
diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan offline)
menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," kata Menaker Ida.

Ida juga mengulas kebijakan kelimanya, yakni memperbanyak program perluasan kesempatan
kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG),
Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan
penyerapan tenaga kerja.

"Selanjutnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke
Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," ujar Perempuan yang juga Wakil Ketua
Umum PKB ini.

Dalam forum organisasi buruh sedunia itu, Ida juga mengulas kebijakan ketujuhnya. Ida
memastikan bahwa Kemnaker akan menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi
perusahaan dan pekerja.

Secara spesifik, panduan itu menyangkut perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha,
serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.

Selain itu, pekerja yang terkena wabah Covid-19 wajib di-cover Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi Covid-19; dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: KEMNKAER IDA FAUZIAH ILO UMKM.

193