Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 19

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
              sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya "kata Menaker Ida pada
              pertemuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik secara virtual
              di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (2/7).

              Dalam  kesempatan  itu,  Ida  memaparkan  beberapa  kebijakannya.  Pertama,  langkah-langkah
              mitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan berupa kebijakan tanggap (rapid
              policyresponses).
              Kedua,  menyediakan  program  berupa  insentif  pajak  penghasilan,  relaksasi  pembayaran
              pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran Jaminan
              Sosial Ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

              "Ketiga,  menyediakan  jaring  pengaman  sosial  bagi  pekerja  sektor  informal.  Pemerintah
              memberikan  bantuan  sosial  kepada  70,5  juta  pekerja  sektor  informal  yang  termasuk  dalam
              kategori miskin dan rentan," ujarnya.

              Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Pra-kerja bagi
              pekerja  yang  ter-PHK.  Kelima  yakni  memperbanyak  program  perluasan  kesempatan  kerja
              seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga
              kerja mandiri (TKM),dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

              "Selanjutnya  (keenam)  perlindungan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia,  baik  yang  sudah
              kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," ujar Menaker.

              Ida menyatakan sistem perlindungan sosial menjadi salah satu faktor kunci untuk ketahanan
              sosial dan ekonomi suatu negara. "Berdasarkan pengalaman selama ini, kami berpandangan
              bahwa jaring pengaman sosial sangat diperlukan dalam rangka mendukung perekonomian yang
              stabil dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha/industri serta melindungi pekerjaan,"
              katanya.

              Menurutnya, pemerintah Indonesia telah memberikan penambahan anggaran untuk program
              terkait jaring pengaman sosial terhadap dampak Covid-19. -sudarsono-
































                                                           18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24