Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 29
Meskipun nama Ahok masuk dalam survei IPO dan muncul di tengah isu reshuffle, ia diprediksi
sulit bergabung dalam jajaran menteri. Pakar hukum Universitas al-Azhar Indonesia, Suparji
Ahmad, menjelaskan, secara hukum Ahok tak memenuhi syarat untuk menjadi seorang menteri.
"Dia (Ahok) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima
tahun atau lebih maka tidak dapat menjadi menteri," kata Supaiji kepada Republika, Sabtu (4/7).
Hal tersebut diatur dalam Un-dang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
pasal 22 huruf F. Ketika itu Ahok melakukan tindakan pidana terkait penodaan sebagaimana
yang diatur dalam pasal is6a yang ancaman hukumannya lima tahun.
"Meski vonisnya dua tahun, tapi ancaman hukumannya lima tahun maka yang bersangkutan
tidak memenuhi syarat jadi menteri,"
ujarnya.
PAN belum diajak
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan
bahwa di internal partainya belum ada pembicaraan terkait diajak bergabungnya ke kabinet
pemerintahan. "Belum ada. PAN sampai sekarang masih fokus untuk penanganan Covid-19 di
dapil-dapil," ujar Eddy lewat pesan singkat, Ahad (5/7).
Sejumlah pihak memprediksi ada peluang PAN bergabung dengan pemerintah jika reshuffle
terealisasi. Namun, Eddy mengatakan bahwa kepu-tusan tersebut ada di Ketua Umum PAN
Zulkifli Hasan. "Saya kira biarkanlah jawabantersebut adadi tangan ketum, apakah PAN terbuka
untuk menerima tawaran presiden jika memang hal itu teijadi," ujar Eddy.
Terkait isu reshuffle, menurut dia, keputusan tersebut ada di tangan Jokowi. Pasalnya, hal itu
merupakan hak prerogatif dari seorang presiden dalam menentukan menteri. "Kami percaya
bahwra presiden paling tahu, paling paham tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh presiden
dalam bersama-sama menjalankan kabinet," Ujar Eddy.Bedtagus raharjo
j MENTERI SOROTAN SURVEI:
Menkumham Yasonna Laoly 64,1 persen
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52,4 persen
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 47,5 persen
Menteri Agama Fachrul Razi 40,8 persen
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1 persen
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 33.2 persen Sumber: Survei IPO
28
