Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Indonesia, mengingat sudah diajukan ke DPR sejak 2004 atau 16 tahun lalu. RUU PPRT sudah
berkali-kali menjadi bagian Prolegnas empat kali periode DPR dan pemerintahan.

Menurut Giwo, segera disahkannya RUU tersebut menjadi UU merupakan bentuk kehadiran
negara dalam perlindungan warga negara yang bekerja sebagai PRT di Indonesia. Total
jumlahnya lebih dari 5 juta orang di mana 84% adalah

perempuan. Ini merupakan angka besar yang menunjukkan bahwa PRT sangat dibutuhkan. PRT
juga bagian dari soko guru perekonomian lokal, nasional dan global.

Sampai pada urusan domestik keluarga, pun PRT mempunyai kontribusi besar. Menurut Giwo,
tidak ada perempuan yang bisa berkiprah di publik hingga menjadi pemimpin tanpa dukungan
PRT di keluarga.

'Tanpa dukungan PRT di rumah keluarga itu kesulitan dalam urusan domestik. Apalagi pasangan
suami istri yang kerja di ruang publik. Karena itu. sudah seharusnya semua pihak mendukung
lahir-nya UU PPRT agar ada jaminan kepastian status dan hak PRT. Jika bangsa Indonesia ingin
capai SDGs 2030, maka PRT jangan sampai berada di posisi belakang." kata Giwo dalam
konferensi pers secara daring. Minggu (5/7).

Oleh karena itu. Giwo meminta dukungan semua pihak agar RUU ini bisa digolkan di parlemen.
Di dalam RUU ini. menurut Giwo. hak dan kewajiban pemberi kerja maupun PRT ini seimbang.
Dalam RUU ini tidak hanya PRT yang dilindungi, tetapi juga pemberi kerja. Misalnya, bila PRT
ingin mengundurkan diri maka ia harus mengajukannya jauh-jauh hari. [D-13]

44