Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

PROGRAM KARTU PRAKERJA KUDU DITANGANI KEMENTERIAN TEKNIS

Senayan menilai kebijakan pemerintah menghentikan program pelatihan online dalam Program
Kartu Prakerja sudah tepat. Disarankan, program pelatihan ini diserahkan kepada kementerian
teknis. Bukan lagi ke Manajemen Kartu Prakerja.

KETUA Fraksi Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pengalihan program ke kementerian teknis itu
agar tidak lagi mengundang kontroversi di masyarakat. "Saya pikir kebijakan pemerintah
menghentikan program pelatihan online menuju offline dalam Kartu Prakerja sudah tepat. Itu
merupakan langkah rasional yang bisa diterima publik secara keseluruhan," kata Ahmad Ali,
kemarin.

Sebagaimana diketahui. Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menghentikan seluruh transaksi
dan penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja yang ditawarkan mitra platform digital. Keputusan
ini diambil karena paket pelatihan tidak efektif. Keputusan ini secara resmi diumumkan
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja melalui surat bernomor S-148/Dir-Eks/06/2020.

Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut Rekomendasi KPK. KPK menemukan, program senilai
Rp 20 triliun bermasalah karena penunjukan delapan perusahaan platform, mitra Kartu Prakerja
tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ). Delapan perusahaan
ini adalah Ruangguru, Bukalapak, Sisnaker, Mau belajar apa, Pintaria, Sekolahmu, Tokopedia,
dan Pijar Mahir. Ke delapan perusahaan ini menerima biaya Rp 1 juta per peserta dari keikut-
sertaan 5,6 juta penerima manfaat Kartu Prakerja. Sehingga diperkirakan penyedia jasa
pelatihan ini menerima value sebesar Rp 5,6 triliun.

Sementara, KPK menemukan 89 persen dari materi pelatihan yang disediakan dalam program
Kartu Prakerja banyak tersedia melalui jejaring internet dan gratis. Dalam poin rekomendasinya,
KPK menyarankan implementasi program Kartu Prakerja diserahkan ke kementerian yang
relevan yaitu Kementerian Ketenagakerjaan mengingat infrastruktur yang sudah tersedia
disana.

Fraksi Nasdem, kata Ali, sejak awal menolak keras pelatihan online karena tidak efektif. Sebab
mustahil penerima manfaat bisa memperoleh keterampilan memadai jika hanya mengandalkan
modul pelatihan yang diterima secara daring. Padahal tujuan utama Program Kartu Prakerja ini
adalah memfasilitasi para pencari kerja untuk punya keterampilan dan skill yang lebih mumpuni
begitu masuk dalam dunia kerja.

"Itu hanya bisa terjadi jika mereka dibekali dengan keterampilan lewat pelatihan nyata. Bukan
pelatihan online yang orang akan pasti sulit mengerti. Saya tidak bisa membayangkan
bagaimana penerima manfaat bisa terbantu untuk mahir dalam mengendarai alat berat
sementara pelatihannya online," katanya.

Apalagi, Program Kartu Prakerja ini, sambung dia, merupakan realisasi janji kampanye Presiden
Jokowi bagi masyarakat agar lebih kompetitif dalam persaingan kerja. "Karena itu kita berharap
program ini yang menurut kami sangat bagus dan dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini, betul-
betul dapat memberi manfaat bagi para pencari kerja yang mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak," jelasnya.
Politisi asal Sulawesi Tengah ini berharap rekomendasi KPK bisa dijalankan dengan baik. Toh,
sejak awal Nasdem juga telah menyarankan kepada pemerintah agar pelatihan ini diserahkan
ke Kementerian Ketenagakerjaan karena memiliki banyak fasilitas latihan kerja yang memadai.
Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemenaker juga hampir tersebar di seluruh
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan banyak perusahaan swasta yang memilih
rekrutmen dan peningkatan skill karyawannya ditangani langsung oleh BLK.

46