Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Indonesia, mengingat sudah diajukan ke DPR sejak 2004 atau 16 tahun lalu. RUU PPRT sudah
berkali-kali menjadi bagian Prolegnas empat kali periode DPR dan pemerintahan.

Menurut Giwo, segera disahkannya RUU tersebut menjadi UU merupakan bentuk kehadiran
negara dalam perlindungan warga negara yang bekerja sebagai PRT di Indonesia. Total
jumlahnya lebih dari 5 juta orang di mana 84% adalah perempuan. Ini merupakan angka besar
yang menunjukkan bahwa PRT sangat dibutuhkan. PRT juga bagian dari soko guru
perekonomian lokal, nasional dan global.
Sampai pada urusan domestik keluarga, pun PRT mempunyai kontribusi besar. Menurut Giwo,
tidak ada perempuan yang bisa berkiprah di publik hingga menjadi pemimpin tanpa dukungan
PRT di keluarga.

"Tanpa dukungan PRT, di rumah keluarga itu kesulitan dalam urusan domestik. Apalagi
pasangan suami istri yang kerja di ruang publik. Karena itu, sudah seharusnya semua pihak
mendukung lahirnya UU PPRT agar ada jaminan kepastian status dan hak PRT. Jika bangsa
Indonesia ingin capai SDGs 2030, maka PRT jangan sampai berada di posisi belakang," kata
Giwo dalam konferensi pers secara daring, Minggu (5/7/2020).

Oleh karena itu Giwo meminta dukungan semua pihak agar RUU ini bisa digolkan di parlemen.
Di dalam RUU ini, menurut Giwo, hak dan kewajiban pemberi kerja maupun PRT ini seimbang.
Dalam RUU ini tidak hanya PRT yang dilindungi, tetapi juga pemberi kerja. Misalnya, bila PRT
ingin mengundurkan diri maka ia harus mengajukannya jauh-jauh hari. Kemudian dimungkinkan
ada PHK bila melanggar kesepakatan bersama.

Selain itu, menurut Giwo, dengan adanya RUU ini, tidak ada lagi bentuk diskriminasi terhadap
profesi PRT. Misalnya, terminologi PRT tidak lagi disebut pembantu rumah tangga melainkan
pekerja rumah tangga. Artinya, mereka diakui sebagai pekerja yang juga punya hak-hak
istimewa.

Menurut Giwo, Kowani yang beranggotakan 87 juta perempuan Indonesia akan mengawal RUU
ini agar segera disahkan. Kowani sendiri melakukan road show ke banyak daerah untuk
menyosialisasikan RUU PPRT dan menggalang dukungan dari publik.

Setelah draf RUU PPRT ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR, berikutnya DPR akan mengirim
RUU tersebut kepada pemerintah. Pemerintah kemudian mengirimkan daftar inventarisasi
masalah (DIM) dan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR untuk memulai pembahasan bersama.

Inisiatif DPR dan pembahasan bersama dengan pemerintah sudah ditunggu dan apabila terjadi
hal tersebut, maka 2020 menjadi pengharapan jalan untuk perubahan situasi PRT di Indonesia.

Salah satu poin penting dalam RUU PPRT ialah adanya jaminan sosial bagi PRT yang meliputi
JKN-KIS sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Hal ini penting karena mayoritas PRT
menerima upah yang rendah. Faktanya selama ini PRT tidak bisa membayar iuran JKN-KIS
karena memberatkan.

Demikian pula dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam RUU PPRT disebutkan hak
jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung bersama PRT dan pemberi kerja yang
sekurang-kurangnya meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian..

73