Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 71

Kesehatan dalam rangka Rencana Relaksasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
              luar negeri.

              "Alhamdulillah, pedoman yang kami tunggu ini akhirnya dikeluarkan Kepala BP2MI Pak Benny
              Rhamdani. Kami segera sosialisasikan ke jajaran Apjati di daerah," ujar Ketua Umum Apjati,
              Ayub Basalamah di Jakarta, Minggu (5/7).

              Menurut  Ayub,  dengan  adanya  pedoman  Protokol  Kesehatan  Penempatan  Pekerja  Migran
              Indonesia (PMI) ke luar negeri menjadi referensi bagi Apjati untuk memastikan penempatan
              PMI mengikuti standar protokol kesehatan.

              Dengan demikian, maka PMI yang akan kami tempatkan telah terjamin kesehatannya sebelum
              ditempatkan ke luar negeri.

              Protokol  Kesehatan  ini,  lanjut  Ayub,  mengindikasikan  pemerintah  serius  untuk  membuka
              kembali penempatan PMI ke mancanegara.
              Sekaligus  mendukung  Menaker  RI  untuk  mencabut  Kepmenaker  151  tentang  Penutupan
              Sementara Penempatan PMI ke luar negeri akibat meluasnya pendemi Covid-19.

              Sebelumnya,  BP2MI  telah  menyiapkan  pedoman  menuju  normal  baru  relaksasi  penempatan
              Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI).  Penyiapan  pedoman  normal  baru  ini  tetap  menerapkan
              protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

              Kepala  BP2MI,  Benny  Rhamdani  mengatakan  pedoman  protokol  kesehatan  dalam  rangka
              rencana  relaksasi  penempatan  menjadi  kunci  penting  dalam  pelaksanaan  dua  agenda,  baik
              rencana penempatan PMI ke negara-negara penempatan maupun pelayanan pemulangan PMI.

              "Relaksasi penempatan PMI bisa menjadi salah satu solusi mengurangi angka pengangguran
              dan menaikkan potensi angka remitansi. Saat ini terdapat sebanyak 43.622 calon PMI dalam
              proses pra penempatan untuk negara Korea Selatan, Jepang, Hong Kong dan Taiwan," jelas
              Benny.


              Untuk mendukung relaksasi penempatan, Benny mengajak Kepala BNPB, Doni Monardo untuk
              bersinergi  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat  untuk  rencana  relaksasi
              penempatan tersebut. BP2MI akan memfasilitasi terkait data dan laporan jumlah calon PMI yang
              akan berangkat.

              "Di masa normal baru ini, BNPB siap bersinergi dan memastikan semua calon PMI yang akan
              berangkat ke luar negeri dalam keadaan sehat yang dipastikan dengan tes swab," kata Doni.

              Adapun pedoman penempatan PMI di era normal baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan
              pelayanan  PMI  seperti  penyelengaraan  layanan  berupa  diseminasi  informasi  dan  edukasi,
              pembatasan jumlah pelayanan, pemantauan dan pembaharuan data serta melakukan koordinasi
              gugus tugas setempat.

              Disamping  itu,  BP2MI  juga  menyiapkan  pedoman  proses  penempatan  PMI,  di  antaranya
              verifikasi  dan  legalisasi  job  order  dilakukan  bertahap  memperhatikan  kebijakan  protokol
              kesehatan negara penempatan.

              Penerbitan SIP2MI dilakukan secara daring (online), layanan informasi dan seleksi dilakukan
              secara  daring  (online)  dan  luring  (tatap  muka),  pelatihan  calon  PMI  dengan  menerapkan
              protokol 50% kapasitas dan uji kompetensi menerapkan protokol 50% kapasitas.

              Pedoman  lainnya,  lanjut  Benny,  pendaftaran  calon  PMI  memaksimalkan  pendaftaran  daring
              (online), seleksi calon PMI dan penandatanganan perjanjian penempatan menerapan protokol

                                                           70
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76