Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 68
Judul Pembantu Rumah Tangga Rentan Jadi Korban Perbudakan Modern
Nama Media beritasatu.com
Newstrend RUU PRT
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/652489/pembantu-rumah-
tangga-rentan-jadi-korban-perbudakan-modern
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-05 20:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Lita Anggraini (Koordinator Nasional JALA PRT) PRT masih belum diakui sebagai
pekerja dan mengalami pelanggaran hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja dan warga
negara. PRT terdiskriminasi dan bekerja dalam situasi perbudakan modern dan rentan kekerasan
negative - Lita Anggraini (Koordinator Nasional JALA PRT) Dalam masa pandemi, bagi PRT tidak
ada pilihan karena PRT tidak tergolong sebagai pekerja yang bisa work from home, kecuali PRT
harus bekerja dengan berbagai risiko. Apabila tidak bekerja, tidak ada bantuan dari pemerintah,
PRT mengalami krisis pangan, papan
Ringkasan
Badan Legislatif (Baleg) DPR akhirnya menetapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) diajukan ke rapat paripurna DPR pada akhir masa
sidang di pertengahan Juli 2020 untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Ini seperti angin
segar bagi lima juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mayoritas adalah kaum
perempuan setelah 16 tahun lamanya RUU tersebut mandek.
PEMBANTU RUMAH TANGGA RENTAN JADI KORBAN PERBUDAKAN MODERN
Jakarta, Badan Legislatif (Baleg) DPR akhirnya menetapkan draf Rancangan Undang-Undang
(RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) diajukan ke rapat paripurna DPR pada akhir
masa sidang di pertengahan Juli 2020 untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Ini seperti
angin segar bagi lima juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mayoritas adalah
kaum perempuan setelah 16 tahun lamanya RUU tersebut mandek.
Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraini mengatakan, selama ini PRT bekerja dalam situasi
kerja yang tidak layak. Misalnya jam kerja panjang, beban kerja tak terbatas, tidak ada kejelasan
istirahat, libur mingguan, cuti, tanpa jaminan sosial, ada larangan atau pembatasan
bersosialisasi dan berorganisasi.
67
