Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

"PRT masih belum diakui sebagai pekerja dan mengalami pelanggaran hak-haknya baik sebagai
manusia, pekerja dan warga negara. PRT terdiskriminasi dan bekerja dalam situasi perbudakan
modern dan rentan kekerasan," kata Lita, Minggu (5/7/2020).

Dalam kurun tiga tahun terakhir sejak Januari 2018 sampai April 2020, tercatat 1458 kasus
kekerasan PRT dalam berbagai bentuk. Mulai dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta
pelecehan terhadap status profesinya. Kasus kekerasan tersebut termasuk pengaduan upah
tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya, dan THR yang tidak dibayar.
Ini adalah data yang dihimpun JALA PRT berdasar pengaduan dari pendampingan di lapangan.
Sementara PRT yang bekerja di dalam rumah tangga tidak ada kontrol dan akses melapor serta
bantuan.

Selain itu, survei Jaminan Sosial JALA PRT tahun 2019 terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di
enam kota ditemukan sebanyak 3.823 atau 89% PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan
atau menjadi peserta JKN-KIS. Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit
bahkan dengan cara berutang, termasuk ke majikan dan kemudian dipotong gaji.

Untuk menjadi peserta PBI program JKN-KIS sulit karena tergantung dari aparatur lokal yang
memasukkan mereka dalam daftar warga miskin. PRT yang bekerja di DKI Jakarta dengan KTP
wilayah asal juga kesulitan untuk mengakses JKN-KIS.

Ada pula 4.253 atau 99% PRT yang tidak mendapatkan hak Jaminan Ketenagakerjaan. PRT
juga tidak ada akses untuk mendapatkan bantuan jaringan pengaman sosial dari pemerintah.
Misalnya, dalam masa pandemi Covid-19, sebagai pekerja PRT tidak terdaftar. Sebagai warga
miskin, dan urban PRT pun tidak terdaftar.

"Dalam masa pandemi, bagi PRT tidak ada pilihan karena PRT tidak tergolong sebagai pekerja
yang bisa work from home, kecuali PRT harus bekerja dengan berbagai risiko. Apabila tidak
bekerja, tidak ada bantuan dari pemerintah, PRT mengalami krisis pangan, papan," katanya..

68