Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

"Alhamdulillah, pedoman yang kami tunggu ini akhirnya dikeluarkan Kepala BP2MI Pak Benny
Rhamdani. Kami segera sosialisasikan ke jajaran Apjati di daerah," kata Ketua Umum Apjati,
Ayub Basalamah di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Menurut Ayub, pedoman protokol kesehatan menjadi referensi bagi Apjati untuk memastikan
penempatan para pekerja migran mengikuti standar protokol kesehatan. Dengan demikian,
maka PMI yang akan kami tempatkan telah terjamin kesehatannya sebelum ditempatkan ke luar
negeri.
Protokol kesehatan, kata Ayub, mengindikasikan bahwa pemerintah serius membuka kembali
penempatan pekerja migran ke mancanegara sekaligus kami mendukung Menaker RI untuk
mencabut Kepmenaker 151 tentang Penutupan Sementara Penempatan PMI ke luar negeri
akibat meluasnya pendemi COVID-19.
Sebelumnya, seperti diberitakan media, BP2MI telah menyiapkan pedoman menuju normal baru
relaksasi penempatan pekerja migran. Penyiapan pedoman normal baru ini tetap menerapkan
protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, pedoman protokol kesehatan untuk rencana
relaksasi penempatan menjadi kunci penting dalam pelaksanaan dua agenda, baik rencana
penempatan PMI ke negara-negara penempatan maupun pelayanan pemulangan PMI.

"Relaksasi penempatan PMI bisa menjadi salah satu solusi mengurangi angka pengangguran
dan menaikkan potensi angka remitansi. Saat ini terdapat sebanyak 43.622 calon PMI dalam
proses pra penempatan untuk negara Korea Selatan, Jepang, Hong Kong dan Taiwan," kata
Benny.

Untuk mendukung relaksasi penempatan, Benny mengajak Kepala BNPB, Doni Monardo
bersinergi dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. BP2MI akan memfasilitasi terkait
data dan laporan jumlah calon PMI yang akan berangkat.

"Di masa normal baru ini, BNPB siap bersinergi dan memastikan semua calon PMI yang akan
berangkat ke luar negeri dalam keadaan sehat yang dipastikan dengan tes swab," kata Doni.

Adapun pedoman penempatan pekerja migran di era normal baru, yaitu menerapkan protokol
kesehatan seperti penyelengaraan layanan berupa diseminasi informasi dan edukasi,
pembatasan jumlah pelayanan, pemantauan dan pembaharuan data serta melakukan koordinasi
gugus tugas setempat.

Di samping itu, BP2MI juga menyiapkan pedoman proses penempatan pekerja migran, di
antaranya verifikasi dan legalisasi job order dilakukan bertahap memperhatikan kebijakan
protokol kesehatan negara penempatan.

Penerbitan SIP2MI dilakukan secara daring (online), layanan informasi dan seleksi dilakukan
secara daring (online) dan luring (tatap muka), pelatihan calon pekerja migran dengan
menerapkan protokol 50% kapasitas dan uji kompetensi menerapkan protokol 50% kapasitas.

Pedoman lainnya, lanjut Benny, pendaftaran calon PMI memaksimalkan pendaftaran daring
(online), seleksi calon PMI dan penandatanganan perjanjian penempatan menerapan protokol
50% kapasitas, pembuatan paspor dilakukan pendaftaran secara daring (online) wawancara
langsung, dan pemeriksaan kesehatan psikologis dengan mematuhi protokol kesehatan.

Benny menambahkan, pedoman pengurusan visa kerja juga menyesuaikan kebijakan protokol
di kantor perwakilan negara penempatan, orientasi prapenempatan dengan menerapkan
protokol 50% kapasitas, diseminasi informasi kebijakan protokol negara penempatan dan proses
kedatangan PMI dengan karantina dan atau perawatan medis.
63