Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan
pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam perlindungan
hukum karena masih ada ditemukan kekerasan, eksploitasi, wilayah kerja domestik,
pembatasan kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi, maupun tanpa pengawasan
pemerintah.

"Padahal jumlah pekerja rumah tangga sangat banyak, yakni mencapai 4,2 juta, yang mana
sebanyak 84 persen adalah perempuan dan sebanyak 14 persen dari jumlah perempuan itu
merupakan anak dibawah usia 18 tahun," kata Giwon dalam konferensi virual, Minggu (5/7)
Oleh karena itu, kata Giwo, Kowani sebagai organisasi federasi Perempuan yang tertua dan
terbesar menaruh perhatian serius terkait perlindungan pekerja rumah tangga.

"Kowani harus memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang, karena Kowani mewakili
perempuan Indonesia, maka dari itu memperjuangkan agar rancangan tersebut segera di
Undang-undangkan," kata Giwo lagi.

Kowani berharap dengan disahkannya RUU tersebut, maka meningkatnya keterlibatan
pemerintah sangat diperlukan. Indonesia, lanjut Giwo, sebagai salah satu negara hukum
mengharapkan adanya hak dan kewajiban PRT diatur dalam undang undang demi tercapainya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Giwo menegaskan, Indonesia perlu mencapai tujuan SDGs, perlakuan yang adil dan seimbang
dalam gender dan harus masuk dalam target SDGs. Kemudian persamaan hak dan kesempatan
kerja disemua sektor dan bidang tanpa diskriminasi.

Giwo menambahkan RUU PPRT merupakan wujud dan implementasi dari Pancasila. Para PRT
wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.
"Ada ruang khusus disetiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus,
bagaimanapun juga PRT juga merupakan Ibu Bangsa, sebagai perempuan yang mana kita selalu
memuliakan perempuan baik itu di agama, baik itu di bangsa, di negara dan dunia sekalipun,"
kata dia lagi.

Giwo mendesak agar RUU PPRT dapat segera disahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dan tidak bisa ditunda lagi. RUU PPRT terkatung-katung sejak 16 tahun
yang lalu.
Jumlah PRT di Tanah Air mencapai 4,2 juta, yang mana sebanyak 84 persen adalah perempuan
dan sebanyak 14 persen dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak dibawah usia 18
tahun.

Dalam waktu kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020,
tercatat 1.458 kasus kekerasan pekerja rumah tangga yang bisa dilaporkan dengan berbagai
bentuk kekerasan, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya.

Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga Lita Anggraini mengatakan, RUU
PPRT sebelumnya sudah terkatung-katung selama belasan tahun. Rapat Badan Legislasi DPR
pada 1 Juli lalu memasukkan draf RUU PPRT diajukan ke rapat paripurna DP.

"Kami sangat berharap segera ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ini sudah kita tunggu sejak
16 tahun yang lalu. Kita berharap ini merupakan jalan untuk perlindungan pekerja rumah
tangga," ujar Lita Selama ini, kata Lita, pekerja rumah tangga tidak jelas jam kerjanya. Bahkan
ada yang bekerja dari pagi sampai tengah malam. Pekerjaannya pun tidak ada batasannya,
mulai dari membersihkan rumah hingga menjaga anak. Selain itu, banyak pekerja rumah tangga
yang tidak terlindungi jaminan kesehatan. Akan tetapi belum ada perlindungan bagi pekerja
rumah tangga.
60