Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 59
Astriana mengatakan responden yang tidak setuju dengan program kartu prakerja menyatakan
lebih membutuhkan bantuan tunai atau modal kerja (44,33 persen) dan pelatihan serupa bisa
didapat secara daring dan gratis (28,79 persen).
Selain itu, responden juga menyatakan tidak ada perusahaan yang siap menampung (17,60
persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 persen), dan kemungkinan celah korupsi baru (1,62
persen).
Sementara itu, responden yang mendukung kartu prakerja menyatakan program tersebut
membantu para korban pemutusan hubungan kerja (46,4 persen), meningkatkan keterampilan
(32,07 persen), dan melatih warga yang baru mencari kerja (20,33 persen).
"Pemerintah menyebut yang dihentikan adalah pelatihan di platform digital, sementara
programnya akan jalan terus. Mayoritas responden menginginkan ada program pengganti untuk
kartu prakerja," tuturnya.
Yang menjadi pertimbangan utama penghentian program tersebut adalah rekomendasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih bersifat pencegahan korupsi.
Padahal, berdasarkan survei LKSP, alasan responden yang meminta program tersebut
dihentikan karena kemungkinan celah korupsi jauh lebih kecil daripada alasan-alasan lain.
Astriana mengatakan sasaran dari program kartu prakerja harus jelas. Bila untuk memberikan
insentif, bantuan sosial lebih baik. Sedangkan bila tujuannya untuk meningkatkan kompetensi
peserta, terdapat berbagai pelatihan sejenis yang bisa didapat secara gratis.
"Jangan sampai program pelatihan kartu prakerja dibuat untuk formalitas agar mendapatkan
insentif bantuan sehingga materi pelatihan terkesan mengada-ada. Ada dana besar digunakan
untuk program ini," katanya..
58
