Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Untuk diketahui, Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Rabu (1/7) sendiri sudah menetapkan
Draft RUU Perlindungan PRT (PPRT) diajukan sebagai RUU Inisiatif DPR ke Rapat Paripurna DPR
Akhir Masa Sidang di pertengahan Juli 2020.

Sejumlah pihak seperti Kowani, Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, JALA PRT
dan Aliansi Stop Kekerasan di Dunia Kerja kini coba mengawal agar RUU PPRT ini disahkan
sebagai RUU Inisiatif DPR.

"Kami mengapreasi langkah maju DPR melalui Baleg DPR dan Tim Panja RUU PPRT sebagai
bagian sejarah dalam perlindungan PRT yang mayoritas adalah perempuan," ujar Giwo via Zoom
Meeting di Jakarta, Minggu (5/7).

Dikatakannya, belum adanya regulasi, peraturan dan perundang-undangan resmi ini memicu
banyak terjadinya ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh dan tak pantas terhadap PRT
baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur).

Menurutnya, jika nanti disahkan, UU PPRT akan melindungi hak asasi agar rasa keadilan sosial
nyata dan terbukti. Pekerja rumah tangga, lanjut dia, tidak boleh ditinggalkan dalam
pembangunan sumber daya manusia.

"Kita menuntut adanya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan
tentunya kita juga harus menuntut perlindungan PRT di dalam negeri. Para pekerja asing yang
tinggal di Indonesia, sudah dilindungi oleh aturan-aturan dan perundang-undangan, tapi
bagaimana dengan PRT kita yang kerja di negara sendiri tapi belum dilindungi UU," terangnya.

RUU PPRT ini, imbuh Giwo juga merupakan wujud dan implementasi dari Pancasila. Para PRT
wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

"Ada ruang khusus di setiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus,
bagaimanapun juga PRT juga merupakan Ibu Bangsa, sebagai perempuan yang mana kita selalu
memuliakan perempuan baik itu di agama, baik itu di bangsa, di negara dan dunia sekalipun,"
ujarnya.

Giwo pun mendesak RUU PPRT segera disahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. "Tidak bisa ditunda lagi. RUU PPRT sudah terkatung-katung sejak 16 tahun
yang lalu," tegas mantan Ketua KPAI ini.

Untuk diketahui, saat ini jumlah PRT di tanah air mencapai 4,2 juta. 84 persennya adalah
perempuan dan 14 persen dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak di bawah 18 tahun.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020, tercatat
1.458 kasus kekerasan PRT yang bisa dilaporkan dengan berbagai bentuk kekerasan, dari psikis,
fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut
termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar.

Menurut Survei Jaminan Sosial JALA PRT pada 2019 terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di
enam kota, 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN
KIS.

Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk dengan cara berhutang,
termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji.

Editor : Dimas Ryandi .

53