Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 53
Judul Jumlah PRT 4,8 Juta Orang, Kowani Desak DPR Segera Sahkan RUU
PPRT
Nama Media jawapos.com
Newstrend RUU PRT
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/07/2020/jumlah-prt-48-
juta-orang-kowani-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-pprt/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-06 03:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rubianto Wiyogo (Ketua Kongres Wanita Indonesia) Kami mengapreasi langkah maju
DPR melalui Baleg DPR dan Tim Panja RUU PPRT sebagai bagian sejarah dalam perlindungan
PRT yang mayoritas adalah perempuan
positive - Rubianto Wiyogo (Ketua Kongres Wanita Indonesia) Kita menuntut adanya
perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan tentunya kita juga harus
menuntut perlindungan PRT di dalam negeri. Para pekerja asing yang tinggal di Indonesia,
sudah dilindungi oleh aturan-aturan dan perundang-undangan, tapi bagaimana dengan PRT kita
yang kerja di negara sendiri tapi belum dilindungi UU
positive - Rubianto Wiyogo (Ketua Kongres Wanita Indonesia) Ada ruang khusus di setiap relung
hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus, bagaimanapun juga PRT juga merupakan
Ibu Bangsa, sebagai perempuan yang mana kita selalu memuliakan perempuan baik itu di
agama, baik itu di bangsa, di negara dan dunia sekalipun
negative - Rubianto Wiyogo (Ketua Kongres Wanita Indonesia) Tidak bisa ditunda lagi. RUU
PPRT sudah terkatung-katung sejak 16 tahun yang lalu
Ringkasan
- Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, belum adanya
aturan resmi terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) memicu banyak ketidakadilan
dan prilaku tak senonoh terhadap PRT.
JUMLAH PRT 4,8 JUTA ORANG, KOWANI DESAK DPR SEGERA SAHKAN RUU PPRT
- Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, belum adanya
aturan resmi terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) memicu banyak ketidakadilan
dan prilaku tak senonoh terhadap PRT.
52

