Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 92

"Bantuan  ini  merupakan  bagian  dari  refocusing  program  dan  kegiatan  Kemnaker  dalam
              menanggulangi  dampak  pandemi  Covid-19,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah  di
              Mojokerto, Sabtu (4/7) kemarin petang.

              Menaker  menambahkan,  Presiden  Joko  Widodo  telah  menginstruksikan  seluruh
              Kementerian/Lembaga agar program dan kegiatan difokuskan untuk menangangani dampak
              pandemi Covid-19. Untuk itu, Menaker menginginkan pekerja yang terdampak Covid-19, baik
              di-PHK atau dirumahkan, dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
              "Seluruh program yang ada di Kemnaker kami orientasikan untuk membantu teman-teman yang
              ter-PHK, yang dirumahkan," kata Menaker Ida.

              Menaker  Ida  mengatakan,  saat  pandemi  Covid-19  ini  yang  ditangani  pemerintah  bukan
              kesehatan  saja  namun  juga  sektor-sektor  yang lain.  Pemerintah  juga  melakukan  pemulihan
              ekonomi  masyarakat  serta  memastikan  masyarakat  mendapatkan  social  safety  net.  Khusus
              untuk  program  BLK  Komunitas,  Menaker  Ida  berujar  bahwa  program  ini  ditujukan  untuk
              mempercepat  peningkatan  kompetensi  SDM.  Program  ini  menyasar  komunitas-komunitas
              masyarakat, salah satunya lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

              "Ini salah satu cara kita mendorong peningkatan kompetensi masyarakat kita. Mendorong dari
              yang  low  skill,  agar  memiliki  kompetensi  dan  masuk  pasar  kerja  atau  berwirausaha,"  ujar
              Menaker.
              Hingga  2019,  Kemnaker  telah  membangun  1.113  BLK  Komunitas.  Pada  2020,  Kemanker
              memasang  target  2000 BLK  Komunitas dapat  terbangun.  Namun,  akibat  pandemi  Covid-19,
              program ini di-refocusing hingga menjadi 1000 BLK Komunitas. Menaker menegaskan, program-
              program bantuan ini tidak boleh disalahgunakan. Ia pun tak segan akan menindak siapapun
              yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan program bantuan.

              "Tidak  boleh  satu  rupiah  pun  berkurang  bantuan  itu.  Tidak  boleh  ada  siapa  pun  yang
              mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan meminta fee atas program ini. Jadi kalau ada
              oknum  mengatasnamakan  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan  motong,  bawa  ke  Polisi,  kita
              laporkan sama-sama," tegasnya. (*).


































                                                           91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97