Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020

Bantuan yang diberikan berupa program BLK Komunitas untuk 10 pesantren, paket kegiatan
padat karya, paket Tugas Pembantuan kepada Disnaker Mojokerto, bantuan alat pencegahan
Covid-19 untuk 26 pesantren, paket kegiatan Tenaga Kerja Mandiri, dan bantuan inkubasi bisnis
kepada 250 wirausahawan di Mojokerto. Menaker menambahkan, Presiden Joko Widodo telah
menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga agar program dan kegiatan difokuskan untuk
menangani dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Menaker menginginkan pekerja yang
terdampak Covid-19, baik di-PHK atau dirumahkan, dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.

"Seluruh program yang ada di Kemnaker kami orientasikan untuk membantu teman-teman yang
ter-PHK, yang dirumahkan," kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengatakan, saat pandemi Covid-19 ini yang ditangani pemerintah bukan
kesehatan saja namun juga sektor-sektor yang lain. Pemerintah juga melakukan pemulihan
ekonomi masyarakat serta memastikan masyarakat mendapatkan social safety net. Khusus
untuk program BLK Komunitas, Menaker Ida berujar bahwa program ini ditujukan untuk
mempercepat peningkatan kompetensi SDM. Program ini menyasar komunitas-komunitas
masyarakat, salah satunya lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

"Ini salah satu cara kita mendorong peningkatan kompetensi masyarakat kita. Mendorong dari
yang low skill, agar memiliki kompetensi dan masuk pasar kerja atau berwirausaha," ujar
Menaker.

Hingga tahun 2019, Kemnaker telah membangun 1.113 BLK Komunitas. Pada tahun 2020,
Kemanker memasang target 2000 BLK Komunitas dapat terbangun. Namun, akibat pandemi
Covid-19, program ini di-refocusing hingga menjadi 1000 BLK Komunitas. Menaker menegaskan,
program-program bantuan ini tidak boleh disalahgunakan. Ia pun tak segan akan menindak
siapapun yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan program bantuan.

"Tidak boleh satu rupiah pun berkurang bantuan itu. Tidak boleh ada siapa pun yang
mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan meminta fee atas program ini. Jadi kalau ada
oknum mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan dan motong, bawa ke Polisi , kita
laporkan sama-sama," tegasnya. [hhw].

89