Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker,
Indah Anggoro Putri, kebijakan perluasan penerima BSU ini, diputuskan lantaran adanya sisa
anggaran dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
dan Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima program BSU.

"Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1.791.477,000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp.8,7 Triliun
untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi Covid-19," kata Indah Anggoro Putri, saat
mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Indah Anggoro Putri menjelaskan, realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan
kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.9 triliun.

"Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini
mengalami progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," ujar ndah Anggoro Putri.
Putri merinci sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah
8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan
758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain. Data
tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.
"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari
data BSU" tegas Dirjen Putri.

Program BSU tahun 2021, sedianya akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada
penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober
2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Menaker, Ida Fauziyah.

103