Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 132
KEMNAKER AKAN BUAT 51 DESA MIGRAN PRODUKTIF TAHUN INI
Kementerian Ketenagakerjaan ingin memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia
(PMI) atau TKI, salah satunya melalui pengembangan desa migran produktif (desmigratif). Pada
tahun 2021 ini, Kemnaker akan membentuk 51 desmigratif di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Binapenta dan PKK), Suhartono menjelaskan pemerintah
berkomitmen tinggi untuk memberikan perlindungan kepada PMI yang tertuang dalam UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia mengutip Presiden
Joko Widodo yang telah menyatakan negara harus hadir dalam memberikan perlindungan
kepada warga negara yang memilih untuk bekerja di luar negeri.
"Hal tersebut dikarenakan bekerja keluar negeri merupakan hak dan pilihan bagi setiap warga
negara yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945," ujar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).
Saat membuka Rapat Teknis Koordinator Desmigratif dan Penanggung Jawab pada Program
Desmigratif Tahun 2021, pada Selasa, (28/9) kemarin Suhartono menyatakan berbagai upaya
dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi CPMI serta PMI purna
penempatan di desmigratif.
Dengan adanya pusat layanan migrasi untuk memberikan edukasi awal mengenai tata cara
bekerja keluar negeri sesuai dengan prosedur.
Selain itu, pada program desmigratif juga terdapat kegiatan usaha produktif untuk memberikan
keterampilan membangun usaha produktif serta ikut membina anak-anak PMI dalam kegiatan
yang dapat memberikan nilai tambah serta pembentukan koperasi desmigratif dalam penguatan
usaha produktif.
"Dari program desmigratif yang telah berjalan dari tahun 2016 sampai 2019 sudah terbentuk
desmigratif di 402 desa. Tahun 2021 ini akan dibentuk lagi 51 desa sebagai Desa Migran
Produktif (desmigratif)," kata Suhartono.
Ia menjelaskan pelaksanaan program ini juga dibutuhkan petugas desmigratif yang berperan
sebagai ujung tombak Pemerintah dalam memberikan informasi migrasi secara benar serta
melakukan upaya persuasif apabila menemukan indikasi penempatan PMI secara non prosedural.
Dalam pelaksanaan program desmigratif, terdapat pula unsur Penanggung Jawab Desmigratif
dan Koordinator Desmigratif pada Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota yang merupakan
komponen penting terlaksananya program.
"Petugas, Penanggung jawab dan Koordinator Desmigratif dapat bekerja sama dan mampu
melakukan komunikasi secara intensif khususnya kepada masyarakat CPMI yang ada di desa,"
imbuh Suhartono.
Ia mengatakan dari Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif ini dapat
memberikan pemahaman mengenai program desmigratif serta menyamakan persepsi mengenai
peran dan fungsi desmigratif nantinya. Suhartono menyampaikan Menaker Ida Fauziyah juga
menaruh perhatian yang besar dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI
beserta keluarganya.
"Saya berharap saudara dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi dengan diberikannya
pembekalan tentang seluruh pengetahuan dan pemahaman program desmigratif ini sehingga
tercipta kesamaan persepsi dalam menyampaikan kepada masyarakat di desa," ujarnya.
131
