Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2021
P. 22
Pasien akan dikelompokkan sesuai respons tubuhnya terhadap obat. Dosis obat yang diberikan
disesuaikan dengan respons tubuh pasien terhadap obat. Metode ini mendongkrak efektivitas
pengobatan TB. Pasien TB harus menjalani pengobatan hingga tuntas minimal enam bulan.
Di sisi lain, adanya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 diharapkan akan mendorong
percepatan penanganan TB. Perpres ini mengatur agar semua pemangku kepentingan turun
tangan menangani TB, baik individu, institusi pendidikan, organisasi profesi, dunia usaha,
maupun masyarakat.
"Presiden mengarahkan pelacakan agresif dilakukan untuk menemukan pasien. Stok obat-obatan
juga harus tersedia sampai pengobatan tuntas. Upaya ini perlu dilakukan secara lintas sektor.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan komunikasi ke masyarakat,"
kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian
Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu.
Lintas sektor Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mendorong agar upaya
pencegahan dan penanganan TB dilakukan di perusahaan. Ini dilakukan dengan beberapa cara,
yaitu dengan manajemen, edukasi dan penyediaan layanan TB, lingkungan kerja yang sehat,
dan menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja.
Kemenaker juga akan bekerja sama dengan tempat-tempat kerja yang teridentifikasi berisiko
TB. Koordinasi antara penyedia layanan kesehatan perusahaan dan layanan kesehatan tingkat
kabupaten/kota akan diperkuat.
Adapun Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama M Fuad
Nasar mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan TB juga akan dilakukan di lembaga
keagamaan, seperti pesantren. Edukasi soal TB juga akan diperkuat.
21
