Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 AGUSTUS 2019
P. 56
Adapun berdasarkan koordinasi dengan Dinas BP3AKB Kabupaten Bandung,
lanjutnya, dihimpun informasi bahwa anak dalam situasi yang memprihatinkan saat
ditemukan kepolisian. Sebab mereka dijanjikan pekerjaan yang tidak ada hubungan
dengan eksploitasi seksual.
"Namun saat sampai di tempat mereka harus menyetujui hutang sebesar 10 juta
rupiah. KPAI telah melakukan koordinasi dengan KPPPA Deputi Perlindungan Anak
dan Pemprov Jabar yang akan memantau kasus ini," sesalnya.
Untuk itu, tekannya KPAI akan melakukan langkah-langkah konkret. Diantaranya
melakukan pengawasan langsung kepada korban dalam memastikan proses
pendampingan anak saat masuk dalam proses hukum.
"Sebab hal ini memberikan tekanan psikologis yang tidak mudah, seperti rasa takut,
malu, panik dan lain-lain, sehingga kebutuhan konseling dan penanganan psikologis
sangat diperlukan," imbuhnya.
Saat ini, imbuhnya, KPAI juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar demi
memastikan proses rehabsos dan pemulihan akan dilaksanakan secara optimal.
Utamanya pasca anak ditangani di tempat kejadian sesuai dengan standar
penanganan korban TPPO.
Hal ini katanya bukan hanya demi kepentingan dipulangkan atau reintegrasi ke
orang tua mereka, melainkan juga pemulihan psikologis dan kemungkinan dampak
lainnya yang diderita anak korban seperti rusaknya organ reproduksi dan KTD
(kehamilan yang tidak diinginkan).
"KPAI mendorong KPPPA serta kepolisian untuk mengembangkan proses hukum
terkait pelaku, jaringan mucikari dan germo serta rekrutmen yang menggiring anak-
anak ini masuk dalam gurita TPPO," pungkasnya.
Page 55 of 87.
