Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Firmansyah pun mengamini pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahwa terdapat
banyak perusahaan yang berada dalam posisi terjebak. Mereka tidak bisa melakukan PHK
karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar pesangon, tetapi juga kesulitan untuk
membayar gaji sehingga para pekerja dirumahkan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan untuk
melakukan pengelolaan dana pensiun karyawannya melalui DPLK. Salah satu manfaat yang bisa
diperoleh perusahaan, jika menggunakan DPLK, adalah pengenaan tarif pajak yang lebih
rendah.

"Ada perbedaan tarif pajak manfaat pensiun antara DPLK dan pesangon. Tarif pajak bagi
[manfaat pensiun] DPLK itu mencapai 5 persen, sehingga dengan hasil perhitungan [manfaat
pensiun] yang sama, manfaat yang diperoleh pekerja akan lebih besar," ujar Firmansyah pada
Selasa (16/6/2020).

Hal tersebut diatur dalam dua regulasi, pertama yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun
Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

Regulasi kedua yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayar
Sekaligus.

Firmansyah menjelaskan bahwa jika manfaat pensiun yang diterima peserta kurang dari sama
dengan Rp50 juta, maka tidak terdapat pajak yang perlu dibayarkan. Jika manfaat pensiun itu
berkisar Rp50 juta-Rp100 juta maka pajaknya sebesar 5 persen, baik bagi pesangon maupun
manfaat pensiun. Perbedaan muncul dalam nominal yang lebih besar. Jika manfaat pensiun
pekerja Rp100 juta-Rp500 juta, pajak yang dikenakan terhadap pembayaran melalui pesangon
sebesar 15 persen, sedangkan jika melalui DPLK tetap sebesar 5 persen.

Adapun, jika manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada pekerja berada di atas Rp500 juta,
terdapat pajak 25 persen jika dibayarkan melalui pesangon dan hanya 5 persen jika dibayarkan
melalui DPLK. Menurut Firmansyah, terdapat selisih 20 persen dana yang akan diterima pekerja
jika pembayarannya melalui DPLK.

"Sehingga bisa dikatakan, dengan adanya program pensiun ini perusahaan tidak ada program
tambahan. Misalnya manfaat pensiun yang harus dibayarkan sama-sama Rp500 juta, tetapi
pekerja akan menerima lebih besar jika melalui program pensiun DPLK karena pajaknya lebih
sedikit," ujarnya.

Firmansyah menjelaskan bahwa berdasarkan Statistik Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), baru terdapat sekitar 6,01 persen pekerja Indonesia yang menjadi peserta dana pensiun.
Bahkan, dia menjabarkan data yang dipublkasikan Bloomberg bahwa hanya 16 persen
perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki aset dana pensiun, baik DPLK
maupun nonDPLK.

Hal tersebut menurtnya menjadi cerminan bahwa kepesertaan dana pensiun masih potensial
untuk terus ditingkatkan. Perusahaan-perusahaan dinilai harus mulai mempertimbangkan
pengelolaan dana pensiun, karena ada atau tidak ada pandemi virus corona, para pekerja sudah
pasti akan memasuki masa pensiun..

129