Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

"Jumlah WNA yang kerja di PLTU 3-4 itu berjumlah 78 orang. Tapi 29 orang di antaranya tidak
memiliki izin kerja. Sisanya punya dokumen," kata Kadisnakermobduk Aceh, Iskandar Syukri,
Selasa (16/6/2020).

Iskandar menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Komisi I DPR Aceh di ruang Banggar
DPR Aceh. Pertemuan dihadiri pihak imigrasi Banda Aceh, imigrasi Meulaboh, serta dari Kanwil
Kemenkumham Aceh.

Dalam pertemuan, Iskandar menyebutkan dirinya sudah menugaskan tim pengawas untuk
mengecek ke lokasi pembangunan PLTU di Nagan Raya pada 9-12 Juni lalu. Di sana ditemukan
ada 12 perusahaan yang beroperasi dengan satu perusahaan kontrak utama.

"Dari 12 perusahaan di sana hanya 5 perusahaan yang memberikan data awal. Lima perusahaan
ini mempekerjakan 78 tenaga kerja asing (TKA)," jelas Iskandar.

Menurutnya, izin kerja untuk para WNA dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah
mengantongi izin, para TKA tersebut mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang
dikeluarkan Kemenkum HAM.

Iskandar menyebutkan, ke-29 WNA yang tidak memiliki izin kerja tersebut melanggar Perpres
nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 10 2018.
"29 orang itu tidak memiliki izin kerja. Mereka tidak bisa menunjukkan dokumen yang kita
minta," jelas Iskandar.

Ketua Komisi I DPR Aceh Muhammad Yunus, mengatakan, Disnaker Aceh menemukan sejumlah
kejanggalan terkait keberadaan WNA di proyek pembangunan PLTU Nagan Raya. Para WNA
tersebut sudah tidak dapat kembali ke negaranya karena lockdown akibat COVID-19.

"Kita mengambil kesimpulan walaupun tidak bisa balik ke negara mereka, tolong selama
dokumen mereka tidak lengkap, kita Komisi I DPR Aceh dan juga semua rekan-rekan di DPRA
mereka dipulangkan dari Aceh. Mereka kan punya agen tersendiri, makanya pulangkan ke agen
mereka, selama dokumen belum lengkap, itu sikap yang kita ambil," kata Yunus kepada
wartawan.

(agse/jbr)

125