Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Sebelumnya Pemprov dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra sepakat
menunda sementara kedatangan TKA karena pandemi virus corona. Gubernur Sultra Ali Mazi
mengatakan, pihaknya saat itu hanya meminta penundaan sementara kedatangan ratusan TKA
China karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Kata dia, karena Ramadan sudah selesai,
maka mereka diizinkan memasuki wilayah di Sultra.

"Sekarang selesai bulan Ramadan, mereka datang kembali dan semua persyaratan sudah
dipenuhi," kata Ali Mazi seperti melansir cnnindonesia.com, Senin 15 Juni 2020 kemarin.
Kata dia, Ratusan TKA China itu datang untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry
(VDNI), sebuah perusahaan modal asing (PMA) yang perizinannya diterbitkan pemerintah pusat.
Meski begitu, dia menegaskan pihaknya tetap mengedapankan protokol kesehatan terkait
kedatangan para pekerja asal China tersebut karena masih dalam masa pandemi virus corona.
"Kita di sini, yah namanya investor kita harus jaga harmonisasi. Agar pengangguran bisa
berkurang. Ini sebuah kesyukuran karena perusahaan internasional datang berinvestasi Rp42
triliun. Kita tinggal menjaga saja, kan ada protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga
jarak. Masa terus covid tidak ada kerja, semua mati kelaparan kalau tidak ada kerja," ujarnya.

Dia memastikan seluruh syarat telah dipenuhi ratusan TKA tersebut. Mulai dari karantina dan
perizinan dari pemerintah pusat. Kedatangan TKA juga ini, menurutnya juga sudah tepat karena
Indonesia sudah mulai memasuki new normal. Menurut dia nantinya, setiap satu TKA China
nanti akan didampingi oleh lima sampai tujuh orang pekerja lokal.

"Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Mereka ini tenaga ahli
dan produksinya juga dari China. Bahasanya dari China semua," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh menegaskan, kedatangan TKA ini harus
mengikuti prosedur tetap yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait perizinan. Sebab selama
ini ada kesalahan dan kelalaian terhadap WNA yang masuk untuk bekerja. Misalnya,
menggunakan visa kunjungan dan dugaan bukan tenaga ahli.

"Harus dicek ulang apakah mereka tenaga ahli atau bukan," ucapnya.

Kata dia, para TKA ini juga harusnya dikarantina di Jakarta, bukan di Kendari, masing-masing
14 hari. Sebab, tidak ada jaminan seseorang dinyatakan negatif, terlebih mereka dari China,
negara pertama penyebaran virus corona sebelum melanda secara global.

Selanjutnya kata dia, sistem penggajian dan keterlibatan tenaga kerja lokal pun perlu dievaluasi
terhadap perusahaan tersebut.

Untuk itu, terkait kedatangan TKA ini perlu dibentuk tim terpadu untuk melihat pemenuhan
syarat TKA China masuk di Sultra.

"Dalam surat itu memprioritaskan pekerja lokal, kalau dia mengangkut tenaga kerja asing maka
harus menyiapkan 5 ribu tenaga kerja lokal," tuturnya.

Ipar Menkeu Jadi Komisaris BUMN, Konsistensi Sri Mulyani Dipertanyakan Law-Justice.co adalah
media online berita investigasi hukum di Indonesia. Redaksi mengedepankan prinsip
pemberitaan yang obyektif, cover both sides dan imparsial.

(c) Copyright 2017 Law-Justice.co. Hak cipta dilindungi undang-undang..

157