Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

terbatas. Di luar delapan platform digital yang telah menjadi mitra pemerintah, terdapat dua
platform lain yang diajak kerja sama, yakni, Gojek dan Travelo-ka. Namun, keduanya belum
tertarik bekerja sama.

Dari delapan platform yang menjadi mitra pemerintah ini, sebagian besar pernah diundang
untuk diskusi mengenai Kartu Prakerja.

Gerald Ariff, Chief Partner-ship Officer PT Haruka Evolusi Digital Utama (HarukaEDU),
mengatakan, informasi mengenai Kartu Prakerja awalnya diketahui lewat diskusi terbatas
dengan Kementerian Koordinator Perekonomian pada Januari 2020. "Kami diundang (diskusi)
oleh ADB (Bank Pembangunan Asia) dan Kemenko Perekonomian. Di situ kami diberi tahu soal
Kartu Prakerja," kata Gerald. HarukaEDU merupakan salah satu dari delapan platform digital
mitra Prakerja.
Gerald menambahkan, diskusi teijadi karena HarukaEDU tengah menggarap proyek bersama
Kemenko Perekonomian dan ADB sejak akhir 2019. Pe-kerjaan yang dimaksud senada dengan
Kartu Prakerja, yaitu memberikan pelatihan kepada para penganggur. Mendengar informasi soal
Kartu Prakerja, perusahaannya segera menyiapkan kebutuhan terkait.

Gerald mengatakan, perusahaannya telah menjadi mitra pemerintah setelah pembicaraan
tersebut. Namun, menurut dia, HarukaEDU bukan perusahaan pertama yang menjadi mitra.
"Kalau platform lain sudah (menjadi mitra) sejak bu-lan-bulan sebelumnya," ujarnya.
Direktur Utama PT Sekolah Integrasi Digital (Sekolah.mu) Najelaa Shihab mengatakan,
perusahaannya menjadi mitra resmi pemerintah sejak penandatanganan nota kesepahaman
antara platform digital dan pemerintah, 20 Maret 2020.

Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung pada bulan yang sama dengan pendirian
Sekolah.mu. Menurut Najee-la, hal itu bukan disengaja untuk mendapatkan proyek pemerintah.
"Kami tidak pernah tahu, ya, akan ada program Kartu Prakerja sebelum dipanggil dan diajak
bergabung. Jadi, tidak ada hubungan," ucapnya.

Peijanjian kerja sama antara manajemen pelaksana Kartu Prakerja dan delapan platform digital
yang ditandatangani pada 20 Maret 2020 itu sebelumnya tidak disertai pemberitahuan kualifikasi
dan mekanisme pemilihan platform digital yang diajak kerja sama. Kerja sama berselang tiga
hari setelah manajemen pelaksana Kartu Prakerja dibentuk.
Padahal, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur
secara teknis perihal kerja sama dalam program Kartu Prakerja baru disahkan pada 27 Maret
2020 atau tujuh hari setelah penandatanganan kerja sama dengan delapan platform.

"Itu yang kami skip soal sosialisasi itu, baik kepada platform digital atau lembaga pelatihan.
Menurut rencana, kami mau kumpulin semua lembaga pelatihan," kata Rudy Salahud-din,
Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kementerian
Koordinator Perekonomian.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan,
delapan platform digital yang menjadi mitra Kartu Prakerja diajak bergabung karena memiliki
pengalaman dan dianggap siap dalam program ini. "Itu (mereka) yang kami tahu dan yang
siap," kata Denni.
Tanpa tender

Kemitraan antara manajemen pelaksana Kartu Prakerja dan delapan platform dilakukan tanpa
tender. Hal ini diakui Gerald, yang menyatakan, ke-ikutsertaan HarukaEDU dalam program Kartu
Prakerja tidak diawali mekanisme tender.
35