Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Menurut Rudy, sejak awal, konsep program Kartu Prakerja bukan pengadaan barang dan jasa
sehingga kerja sama tidak melalui mekanisme tender. Konsep yang dipakai adalah bantuan
pelatihan mengadopsi bantuan pangan non tunai yang pernah diadakan pemerintah. "Uang
(pelatihan), kan, langsung kami kasih ke penerima dan mereka yang pilih," kata Rudy.

Pakar hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada, Richo Andi Wibowo, menilai, kerja
sama pemerintah dengan platform digital Kartu Prakerja semestinya tetap melalui pengadaan
barang dan jasa. Ini karena pemerintah memerlukan mitra untuk memenuhi kebutuhan program
yang tidak bisa disediakan secara internal. Mitra tersebut juga mendapatkan keuntungan
finansial.

"Ini bermasalah. Salah satu elemen yang fundamental dari kontrak pemerintah adalah ada gula-
gulanya. Itu, kan, ada duitnya. Jika ada pihak yang mau mengakses duit, harus ada mekanisme
siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Serta harus dipastikan mekanisme itu transparan
dan adil," ujar Richo yang lulus dari Program Doktoral Hukum Universitas Utrecht dengan
disertasi "Mencegah Malaadministrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia" itu.

Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji berpendapat,
dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah dapat mengesampingkan regulasi formal. Menurut
dia, dalam kondisi darurat kesehatan, dibenarkan adanya mekanisme prosedur yang
nonregulatif. Kedaruratan itu pun sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Co-vid-19. (NIA/IRE/ILO)

Platform Digital yang Digunakan Peserta

KOTO: KOMPAS KI KNIA Yl'NITAISAHAYl . INFOOKAKIK: UANS

36