Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020
P. 62
Menurutnya, saat ini data PMI di luar negeri berbeda-beda di setiap lembaga atau kementerian.
BP2MI sendiri mencatat ada 3,7 juta PMI. Sedangkan, data Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
ada 4,5 juta PMI. Sementera itu, data World Bank jumlah PMI mencapai 9 juta orang.
Dengan demikian artinya ada selisih sekitar 53 juta antara data BP2MI dengan World Bank. PMI
sebanyak itu kemungkinan berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural dan tanpa
dokumen yang resmi.
Selama ini sekitar 5,3 juta PMI itu sangat sulit untuk diawasi dan mendapatkan perlindungan.
Imbasnya, karena banyak PMI ilegal negara pun dirugikan. Tahun lalu, devisa yang masuk ke
Indonesia dari PMI mencapai Rp 159.7 triliun.
Belakangan, pemerintah dan pejabat negara selalu menggaungkan PMI sebagai pahlawan
devisa. Namun, perlindungan terhadap mereka juga minim. Kebanyakan setelah ada kasus
mencuat, baru kementerian dan lembaga baru sibuk mengurusi.
Benny menargetkan Satgas Pemberantasan Sinkasi Pengiriman PMI Ilegal telah bekerja pada
Agustus 2020 mendatang. BP2MI meminta dukungan kepada sejumlah lembaga, Komnas HAM,
dan koalisi masyarakat sipil, untuk pembentukan ini sehingga pengiriman PMI ilegal bisa
diminimalisir. (Y-7)
caption:
Wakil Ketua Eskternal Komnas HAM Amiruddin (kiri) bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (kanan) menyampaikan keterangan pers di kantor
Komnas HAM, Jakarta, Selasa (16/6). Pertemuan tersebut membahas koordinasi penanganan
permasalahan pekerja migran Indonesia.
61
