Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Pasal 27 ayat (lb) UU No. 4/2016 tentang Tapera junto Pasal 38 ayat (lb) PP No. 25/2020
tentang Penyelenggaraan Tapera menyebutkan akses pembiayaan hanya mengakomodasi
pekerja yang masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan upah di bawah Rp8
juta per bulan.

"Nyatanya, banyak pekerja swasta yang upahnya di atas Rp8 juta tetapi belum memiliki rumah,"
tegas Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar saat dihubungi, Selasa
(16/6).
Kendala lain dihadapi oleh pekerja informal dengan upah tak menentu atau bahkan di bawah
upah minimum. Dalam hal ini, Timboel mengatakan pemerintah seharusnya menyiapkan subsidi
yang mumpuni demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar papan tiap warga negara.

Pengganjal lain datang dari kriteria pembiayaan yang mengacu pada sejumlah aspek prioritas.
Kriteria ini mencakup lama keikutsertaan program, tingkat kedisiplinan pembayaran, urgensi
kepemilikan rumah, dan ketersediaan pemanfaatan.

"Dalam hal ini, pekerja formal maupun informal akan menghadapi persaingan dengan ASN yang
jelas terjamin rutinitas pembayarannya. Pekerja swasta rentan menjadi korban PHK sehingga
pembayaran bisa terhenti," lanjurnya.

Untuk itu, Timboel menyarankan fasilitas pembiayaan perumahan bagi pekerja formal swasta
diarahkan pada manfaat layanan tambahan (MU) jaminan hari tua (JHT) di BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35/2016
tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tkmbahan dalam
Program Jaminan Hari TUa

Menurutnya, MIT tak jauh berbeda dengan Tapera yang meliputi kredit pemilikan rumah,
pinjaman uang muka perumahan, dan pinjaman renovasi.

"Selain itu, MLT ini tidak ada kriteria MBR sehingga seluruh pekerja formal swasta bisa
merasakannya, fokusnya pun tetap sama yakni pembiayaan rumah pertama."

FOKUS PERTAMA

Kepala Sub Direktorat Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Kemenaker Bondet Yudaswarin menyatakan implementasi program Tapera
pada tahun pertama, yaitu 2021, bakal difokuskan pada ASN. Dia pun membantah tudingan
bahwa pemerintah tak tanggap di tengah Covid-19 lewat penerbitan PP No. 25/2020.

"Amanat UU Tapera yang terbit pada 2016 sendiri menyebutkan bahwa PP terbit dua tahun
setelahnya. Bukan berarti peserta langsung diminta mengiur karena BP Tapera beroperasi pada
2021," kata Bondet.

Dia menjelaskan prioritas keberlangsungan program ini pada tahap awal nanti adalah
pengembalian hak-hak bagi pensiunan ASN yang terhimpun dalam Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil Cliperum-PNS) dan pemindahan dana program itu ke Tapera sebagai saldo
awal.

Seiring dengan bertambahnya kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja, Bondet
menjelaskan tidak akan serta-merta memengaruhi upah minimum yang disusun oleh
Kemenaker.

Pun demikian, dia mengatakan upah minimun sendiri bakal terus disesuaikan tiap tahunnya.

64