Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2020

Dia menyatakan PBNU siap duduk bersama dengan DPR dan memberikan masukan yang
membagun terkait RUU Ciptaker.

"DPR jangan memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja selesai dalam waktu dekat. Karena
tidak hanya UMKM yang dibicarakan di situ, tapi multi aspek. Konsentrasi masyarakat maupun
DPR belum optimal karena masih fokus pada covid-19. Terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi
lebih baik hasilnya. Ayo kita duduk bareng, kami siap memberikan input," kata Umarsyah, Selasa
(16/6/2020).
Umarsyah mengatakan, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil
kesepakatan sosial. Salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah DPR melakukan dialog
untuk menerima masukan strategis terkait RUU Cipta Kerja .

Dengan komunikasi intensif antara DPR dan masyarakat, Umarsyah optimistis akan lahir
undang-undang yang menjawab persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Kalau diprosesnya benar dan DPR mau dengar dan mengenali persoalan di bawah, saya
optimistis akan lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang menjawab persoalan di UMKM. Karena
sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru, ini persoalan lama yang berada di tataran
UMKM," ucap Umarsyah.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyepakati pembahasan Omnibus Law.

Tujuan produk hukum itu adalah menyederhanakan UU dan peraturan guna menggenjot
perekonomian sehingga bisa menumbuhkan investasi sehingga menyerap tenaga kerja.

Kendati, penolakan terhadap RUU tersebut sempat muncul dari berbagai pihak.

Saat ini, DPR dan Presiden sepakat mencoret isu ketenagakerjaan dari RUU itu, namun pasal-
pasal lain tetap dilanjutkan pembahasannya oleh DPR..

89