Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 231
Judul Pajak Pencairan Dana JHT Harus Dihapus
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Klaim Jaminan Hari Tua
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/654375/pajak-pencairan-
dana-jht-harus-dihapus
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-11 08:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan insentif PPh
21 ini pihak pekerja dapat memanfaatkannya untuk mendukung daya belinya sementara
perusahaan dapat menggunakan untuk memperkuat modal kerja
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) jebakan
Ringkasan
Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak kepada
pekerja yaitu relaksasi fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pembayaran PPh 21
dihapus oleh pemerintah sebagai komitmen pemerintah membantu pekerja dan perusahaan.
BPJS Watch berharap penghapusan pajak dana JHT bisa dilanjutkan walaupun pandemi
Covid-19 sudah selesai nantinya, khususnya penghapusan pajak progresif dana JHT..
PAJAK PENCAIRAN DANA JHT HARUS DIHAPUS
Jakarta, Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah memberikan insentif pajak
kepada pekerja yaitu relaksasi fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pembayaran PPh
21 dihapus oleh pemerintah sebagai komitmen pemerintah membantu pekerja dan
perusahaan.
Page 230 of 345.
