Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020
P. 234
Pemerintah berencana mengirim kembali pekerja migran Indonesia (PMI) atau biasa disebut
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Negara tujuan PMI tersebut Taiwan dan
Hongkong. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, pengiriman PMI jangan
hanya dari sektor informal. Pasalnya, tidak sedikit PMI informal yang rentan mendapatkan
perlindungan. Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani mengatakan, harus ada penanganan khusus dan spesifik penempatan PMI
ABK, terutama ABK penangkap ikan yang bekerja di laut lepas atau dikenal ABK LG/letter of
guarantee.
JANGAN HANYA KIRIM TKI INFORMAL
Pentingnya Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
Pemerintah berencana mengirim kembali pekerja migran Indonesia (PMI) atau biasa disebut
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Negara tujuan PMI tersebut Taiwan dan
Hongkong. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, pengiriman PMI jangan
hanya dari sektor informal. Pasalnya, tidak sedikit PMI informal yang rentan mendapatkan
perlindungan.
"Kalau PMI formal berarti tenaga kerja kita siap dengan skill dan kompetensinya. Mereka
memiliki keahlian sesuai yang diinginkan. Jadi PMI kita lebih dihargai," ujar Rahmad Handoyo
di Senayan, Jumat (10/7).
la menyebutkan, angka PMI informal masih mendominasi, yakni lebih dari 50 persen. Hal ini
menunjukkan PMI belum memiliki skill yang kompeten. "Jangan kita kirim PMI dengan skill
bawah, yang hanya kecakapan bekerja saja. Dengan pengiriman PMI formal kan kita lebih
terhormat. Kita akan dorong terus program pengiriman PMI formal," katanya.
Untuk keselamatan PMI, khususnya di sektor perikanan harus ada protokol keselamatan
sesuai SOP. Hal ini penting untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja. "Kalau kecelakaan
kerja di luar SOP keselamatan kerja ini harus jadi perhatian kita dengan evaluasi menyeluruh,"
ungkapnya.
Rahmad meminta kepada pemerintah agar ada perjanjian jelas antara anak buah kapal (ABK)
dengan perusahaan penyedia jasa di negara penempatan. Hal ini untuk memastikan
keselamatan dan perlindungan terhadap ABK. Sehingga, ketika terjadi kecelakaan kerja
hingga mengancam keselamatan PMI, keluarga dan ahli waris bisa memperoleh hak-hak
mereka. "Hak ABK dan keluarga harus terlindungi. Ketika terjadi sesuatu itu semua bisa
diklaim oleh ahli waris. Jadi asuransi harus serius diperhati-in," katanya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Ia menegaskan, pekerja
informal sangat rentan mendapatkan perlindungan. Terutama PMI informal perempuan
sebagai pembantu rumah tangga. Mereka memilih pekerjaan tersebut karena sulit
mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Padahal dalam Pancasila itu telah dituangkan dalam
sila kedua.
"Mau cari pekerjaan halal di dalam negeri sudah, maka mereka mengambil pilihan untuk
bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Kita bukan negara babu, apalagi menjadi babu negara
lain. Kita harus ingat pesan Bung Karno yang termaktub dalam sila kedua Pancasila," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani mengatakan, harus ada penanganan khusus dan spesifik penempatan PMI ABK,
Page 233 of 345.
