Page 232 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2020

"Dengan insentif PPh 21 ini pihak pekerja dapat memanfaatkannya untuk mendukung daya
belinya sementara perusahaan dapat menggunakan untuk memperkuat modal kerja," kata
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar dalam siaran persnya,
Sabtu (11/7/2020).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020, perusahaan yang terdampak
pandemi Covid-19 merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 Klasifikasi Lapangan
Usaha (KLU) tertentu, mulai tanggal 1 April 2020 penghasilan teratur yang diterima oleh
pekerja berpenghasilan Rp 200 juta setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak
Covid-19 mendapat fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah.

Menurut Timboel, yang juga sebagai Direktur Eksekutif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Watch ini, insentif pajak tersebut tentunya baik, namun seharusnya insentif tersebut
juga diberlakukan secara khusus kepada pekerja yang ter-PHK yang mencairkan dana
program Jaminan Hari Tua (JHT). Pencairan dana JHT oleh pekerja yang ter-PHK merupakan
salah satu cara pekerja untuk tetap mempertahankan daya belinya, di tengah kondisi pandemi
yang menciptakan resesi ekonomi saat ini.

Timboel menegaskan, pencairan dana JHT bagi pekerja yang ter-PHK seharusnya dibebaskan
dari pajak JHT-nya. Pengenaan pajak pencairan dana JHT mengacu pada Pasal 2 ayat (1) PP
Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan : "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
bersifat final." Ada pun tarif pajak PPH 21 tersebut diatur oleh Pasal 5 PP ini. Demikian juga
dengan pengenaan pajak progresif terhadap pencairan dana JHT secara bertahap bagi
peserta yang sudah menjadi peserta JHT minimal 10 tahun sesuai Pasal 37 ayat (3) UU SJSN,
seharusnya juga dihapuskan sehingga bisa mendukung pekerja yang ter PHK.

Pasal 37 ayat (3) tersebut dioperasional dalam PP Nomor 46 Tahun 2015 yang mengatur
pencairan dana JHT secara bertahap yaitu pencairan sebesar 10% untuk persiapan pensiun
atau sebesar 30% untuk perumahan. Pengenaan pajak progresif tersebut tarifnya lebih besar
daripada pencairan dana JHT secara langsung. Menurut Timboel, banyak pekerja yang tidak
mengetahui tentang pengenaan pajak progresif tersebut. Pelaksanaan Pasal 37 ayat (3)
menjadi "jebakan" bagi pekerja sehingga pekerja membayar pajak lebih besar bila
dibandingkan pembayaran pajak pencairan dana JHT sekaligus.
Pekerja yang masih bekerja dan mendapat upah saja diberi insentif PPh 21 kenapa pekerja
yang ter-PHK malah dikenakan pajak. Ini tidak adil. Seharusnya Pemerintah memberlakukan
penghapusan pajak dana JHT ini sejak 1 April 2020 lalu, sejak pemberian insentif PPh21
kepada pekerja yang masih bekerja.

Oleh karenanya, walaupun terlambat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch
mendorong pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi pekerja yang ter PHK, yaitu
dengan menghapuskan pajak pencairan dana JHT.
Dengan penghapusan pajak pencairan dana JHT ini maka Pemerintah menjadi adil terhadap
pekerja yang ter PHK, dan penghapusan pajak tersebut akan mendukung daya beli pekerja
ter PHK di masa resesi ekonomi saat ini.

BPJS Watch berharap penghapusan pajak dana JHT bisa dilanjutkan walaupun pandemi
Covid-19 sudah selesai nantinya, khususnya penghapusan pajak progresif dana JHT..

Page 231 of 345.